NANGA BULIK – Menjelang pemungutan suara pilkada yang dilaksanakan hari ini, Bupati Lamandau Hendra Lesmana meradang. Dia diduga menganiaya enam relawan pasangan calon Ben Brahim-Ujang Iskandar. Musababnya, Hendra berang karena relawan itu menghalangi penyaluran bantuan sosial pada masyarakat.
Informasi yang dihimpun Radar Sampit, kejadian berawal saat relawan Ben-Ujang mendapat kabar dari masyarakat terkait adanya pembagian minyak goreng kepada warga , Selasa (8/12) pagi. Relawan itu lalu mendatangi lokasi penyaluran bantuan di teras depan sebuah rumah toko (ruko) RT 1 Nanga Bulik.
Mereka lalu menanyakan tujuan pembagian minyak goreng tersebut. Pihak yang membagikan menyatakan, minyak goreng tersebut merupakan peluncuran produk baru dari perusahaan. Relawan Ben - Ujang mencurigai penyaluran bantuan itu merupakan politik uang di masa tenang pilkada.
Relawan kemudian melaporkan hal tersebut pada tim pemenangan Ben-Ujang, lalu dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lamandau. Namun, Hendra bersama beberapa orang tiba-tiba datang ke lokasi menggunakan mobil. Setelah turun dari mobil, Hendra langsung mendatangi relawan yang dinilai menghalangi penyaluran bantuan itu.
”Bupati langsung menanduk kepala teman-teman saya,” kata Isai, rekan korban, seraya menambahkan, ada korban yang ditendang mukanya sampai bibirnya berdarah.
Peristiwa yang berlangsung sekitar pukul 10.00 WIB itu langsung jadi tontonan warga. Usai kejadian, seorang korban, Armanto, melaporkan dugaan penganiayaan tersebut ke Polres Lamandau. Para korban lalu menjalani visum.
”Sudah kami terima laporannya. Masih tahap pemeriksaan saksi-saksi,” kata Kapolres Lamandau AKBP Arif Budi Purnomo.
Ketua tim pemenangan Ben-Ujang Kabupaten Lamandau Marukan berharap aparat penegak hukum dan Bawaslu bisa menindaklanjuti laporan mereka dengan baik. ”Kami tentu merasa dirugikan dengan adanya penyaluran bantuan di masa tenang ini, sementara kami sering laporan ke Bawaslu juga tidak pernah ditanggapi,” ujar Marukan.
Dia menilai penyaluran bantuan dari pihak manapun selama masa tenang bisa disebut sebagai politik uang. Apalagi perusahaan yang membagikan bantuan tersebut memiliki hubungan keluarga dengan salah satu paslon.
”Minggu tenang hanya tiga hari. Kalau memang tidak ada kaitannya dengan politik, tidak bisakah bersabar menunggu selesai pencoblosan baru dibagikan?” tegasnya.
Dia mengkhawatirkan bantuan tersebut dapat memengaruhi pilihan warga. ”Bantuan itu tujuannya apa? Masyarakat pasti berpandangan bahwa ini untuk memengaruhi suara pemilih. Itulah sebabnya kami melakukan penjagaan sejak tanggal 6 Desember sampai sekarang (kemarin, Red). Dan betul, akhirnya ditemukan bukti-bukti tersebut," katanya.
Marukan menegaskan, tidak pernah menyuruh tim atau relawan merampas penyaluran bantuan atau uang. Pihaknya justru menyarankan masyarakat menerima uang, namun memilih sesuai hati nurani. Selain itu, ada beberapa warga di desa yang tidak mau menerima bantuan tersebut dan justru menyerahkan ke tim Ben-Ujang.
”Kami tidak merampas. Hanya mencegah dan meminta, sebaiknya itu dibagi setelah pemilu,” ujarnya.
Mengaku Marah
Sementara itu, Bupati Lamandau Hendra Lesmana mengaku marah dengan oknum bergaya preman yang menghalang-halangi bahkan merampas distribusi bantuan sosial dari perusahaan dalam upaya penanggulangan bencana Covid-19.
”Kejadian itu adalah akumulatif kekesalan saya terhadap mereka. Mereka mengaitkan ini sebagai money politik. Padahal, ini resmi dan murni bantuan untuk menanggulangi dampak pandemi. Terkait proses hukum, ya silakan. Baik sebagai bupati maupun secara pribadi, saya siap. Yang penting masyarakat saya terpenuhi kebutuhannya di masa sulit seperti saat ini,” tegasnya.
Hendra mengaku kesal bantuan Covid-19 dari dunia usaha dan Baznas yang disebar ke masyarakat Lamandau secara terang-terangan, dituding tim pemenangan Ben-Ujang sebagai money politik dari tim pemenangan Sugianto-Edy. Padahal, bantuan itu tak ada kaitannya dengan paslon nomor urut 2 tersebut.
”Perlu saya sampaikan bahwa pada beberapa hari terakhir hingga pagi tadi, ada oknum preman yang diduga berafiliasi dengan tim pemenangan 01 mengganggu proses distribusi bantuan Covid-19 dari dunia usaha. Tak hanya mengganggu distribusi, mereka di beberapa tempat bahkan merampas bantuan itu dari tangan masyarakat, sehingga seolah-olah bantuan Covid-19 itu barang bukti money politik. Padahal jelas-jelas ada logo Baznasnya,” kata Hendra yang juga sebagai Ketua Tim Pemenangan Sugianto-Edy Kabupaten Lamandau ini.
Didampingi Sekda Lamandau Muhamad Irwansyah dan Kepala Dinas Sosial Endang Rustiningsih, Hendra menyesalkan sikap oknum tersebut di tengah upaya Pemkab yang berupaya mengendalikan dampak ekonomi di tengah tren peningkatan kasus Covid-19 di Lamandau saat ini.
Hendra mengaku langsung terjun ke lapangan setelah mendapat banyak laporan dan sempat bertemu langsung dengan beberapa orang tersebut, hingga situasi memanas dan sempat terjadi kontak fisik.
”Saya tegaskan, saya tidak menolerir perilaku premanisme, apalagi sampai mengganggu distribusi bantuan Covid-19 untuk masyarakat. Lebih parah lagi, sebagian pihak ada yang sengaja mengarahkan seolah-olah bantuan yang dihadang dan dirampas tersebut berasal dari saya pribadi dengan menyebut siapa money politik di masa tenang,” ucap Hendra sambil memperlihatkan video sopir angkutan yang diberhentikan oknum timses 01 karena membawa bantuan bahan pokok dari perusahaan untuk masyarakat itu.
Lebih lanjut Hendra mengatakan, sedang menyiapkan laporan ke polisi bagi orang yang menghalangi distribusi dan merampas bantuan Covid-19. Termasuk melaporkan Ketua Tim Pemenangan 01 Kabupaten Lamandau atas dugaan pencemaran nama baik karena menuduhnya melakukan politik uang.
Hendra juga mengajak semua pihak secara jernih melihat situasi yang ada. Jangan sampai karena persoalan politik, semua hal dikaitkan dengan politik. Pemkab, katanya, sedang fokus mengendalikan Covid-19 dan dampaknya, sehingga jika ada bantuan bagi masyarakat, siapa pun orangnya, baik dari dunia usaha, maupun Baznas, harusnya bersyukur dan berterima kasih.
”Kalau dari tim 01 mau bagi atau bantu bahan pokok juga silakan, tidak akan ada yang menangkap dan merampas. Namun ini mereka menggunakan cara-cara preman, merampas, dan mengancam. Bahkan ada ibu-ibu juga diancam. Saya sebagai bupati harus bertindak tegas," katanya.
Terpisah, Ketua Bawaslu Lamandau Bedi Dahaban mengatakan, pihaknya belum menerima dugaan pelanggaran di masa tenang. ”Adapun aktivitas yang diopinikan (politik uang) sebagai pelanggaran itu adalah aktivitas di luar wewenang Bawaslu,” katanya.
Menurutnya, tim Ben-Ujang hanya pernah menginformasikan yang menurut versi mereka adalah pelanggaran. Setelah disampaikan ke Bawaslu dan dipelajari, laporan tersebut tidak memenuhi syarat, karena merupakan gejala sosial, bukan pelanggaran pemilu. (mex/ign)
