PALANGKA RAYA – Ketidakjelasan waktu pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah terpilih Sugianto Sabran dan Habib Said Ismail (SOHIB) kembali menimbulkan pertanyaan besar. Meski sebelumnya Penjabat (Pj) Gubernur Kalteng Hadi Prabowo menyatakan pelantikan paling lambat Juni, namun masih dianggap sebagai perkiraan dan bukan kepastian.
Terkait hal itu, Wakil Ketua Tim Pemenangan pasangan SOHIB Yansen Binti bingung terhadap sikap Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng yang tidak bisa menyampaikan keterangan pasti terkait kepastian pelantikan. Pemrpov disebutkan hanya bisa mengira-ngira tanpa bisa memberikan keterangan yang jelas.
“Kalau sampai sekarang tertunda-tunda, apalagi ini sudah berbulan-bulan sejak penetapannya. Apa-apaan ini? Wajar kalau masyarakat mempertanyakan, karena pejelasan yang betul-betul pasti masih belum ada,” katanya saat diwawancarai usai menghadiri sidang paripurna digedung DPRD Kalteng, Kamis (12/5).
Padahal dengan semua tahapan sudah dilalui termasuk gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK) maka selanjutnya sudah masuk domain pemerintah. Pemprov, lanjut Yansen, punya kewenangan menanyakan Pemerintah Pusat untuk meminta kejelasan pelantikan.
“Menurut kami, ini adalah salah satu tugas penting dari pemerintah. Tapi nyatanya untuk sekarang tidak ada gambaran sama sekali. Bahkan saat paripurna hari ini (kemarin) sedikit pun tidak disampaikan masalah kepastian pelantikan,” ucapnya.
Ia menyebutkan wajar saja jika Pemprov memberikan kejelasan. Setidaknya pernyataan itu akan menjawab tanggapan miring dari masyarakat yang sudah pasti tidak sedikit berpendapat jika keterlambatan pelantikan merupakan unsur kesengajaan.
“Yang perlu kita pikirkan yaitu komentar miring dari masyarakat yang menduga pelantikan sengaja diperlambat. Perlu diketahiu, sewaktu melakukan reses, kami selalu ditanya masyarakat, kapan pelantikan. Nah inikan sudah membuktikan kalau masyarakat kita sudah mulai bertanya-tanya, mereka kayanya penasaran kenapa pelantikan tidak kunjung dilakukan,” katanya.
Dia khawatir belum dilantiknya gubernur akan berpengaruh bagi pembangunan provinsi itu. Apalagi dalam waktu dekat akan dilakukan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kalteng. (sho/vin)
