PALANGKA RAYA – Bupati Kotim Supian Hadi menegaskan, bahwa pembangunan sektor pariwisata di Kotim perlu dukungan semua pihak dari berbagai elemen. Dirinya juga meminta pihak yang selama ini menentang pembangunan sektor pariwisata, agar turut mendukung program tersebut. Ditegaskannya juga pengembangan sektor wisata merupakan instruksi presiden dan gubernur Kalteng, untuk itu semua pihak harus mendukung, khususnya lembaga legislatif.

Pernyataan tersebut disampaikannya setelah  menerima Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) tahun 2017 dari Gubernur Kalteng Sugianto di Istana Isen Mulang Palangka Raya.

Supian menjelaskan, rencana pengembangan infrastruktur di sektor pariwisata itu sudah masuk dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kotim, dan hampir saja gagal, karena adanya penolakan. Menurutnya dari total alokasi dana sebesar Rp105miliar untuk pengembangan wisata hanya Rp 75 miliar yang disepakati. Padahal lanjutnya, dana Rp 105 sudah sangat minimal untuk membangun wisata di Kotim. 

”Saya hanya mengingatkan kepada pihak-pihak yang selama ini mempermasalahkan pengembangan sektor wisata di Kotim, bahwa sesuai instruksi presiden dan gubernur agar setiap kabupaten/kota harus membangun sektor wisata dan memasukan itu dalam RPJMD. Jadi saya kira apa yang selama ini dipersoalkan baik oleh pengamat, legislatif dan pihak-pihak lainnya di Kotim terkait pengembangan wisata ini tidak ada alasan lagi untuk diperdebatkan," imbuhnya, Jumat (9/12).

Menurut Supian Hadi, instruksi tersebut sejalan dengan RPJMD Pemerintah Kabupaten Kotim. Dan Kotim berkeinginan agar sektor wisata di Kotim agar menjadi andalan.

"Ini sejalan dengan program RPJMD kabupaten Kotim. Dan juga alahamdulillah Kotim sudah menjadikan wisata sebagai salah satu sektor yang akan dikembangkan, walau rencana pengembangan tersebut ditentang beberapa waktu lalu," tukasnya.

Untuk membangun sektor wisata di Kotim, khususnya ikon Ujung Pandaran telah disepakati anggaran sebesar Rp 75 M. Namun, angka tersebut dinilai Supian Hadi masih kecil. Pasalnya, untuk membangun sektor wisata Kotim diperlukan dana minimal Rp 105 M.

"Pembangunan ikon di pantai Ujung Pandaran perlu dana minimal Rp 105 miliar. Namun, yang disetujui hanya Rp 75 miliar. Dana itu sebenarnya masih kurang, karena Rp 105 miliar, anggaran yang kita ajukan sudah sangat minimal," ujar Supian.

Sementara itu, Gubernur Kalteng Sugianto Sabran dalam sambutannya saat penyerahan DIPA Kalteng Tahun 2017 mengatakan, agar semua kabupaten/kota mengembangkan sektor pariwisata di masing-masing daerah. Pasalnya, pengembangan sektor pariwista tersebut merupakan isntruksi presiden.

"Saya minta bupati/walikota untuk mengembangkan sektor pariwisata, karena di wilayah kita Kalteng sektor ini belum tergarap dengan baik. Dan ini juga merupakan arahan pak presiden pada saat pertemuan dengan gubernur se Indonesia," tandasnya. (arj/gus)