PALANGKA RAYA – Pemprov Kalteng terus mengembangkan potensi pertanian. Di tahun 2017 ini pemprov akan merealisasikan pengembangan perkebunan kakao. Hal ini tentu searah dengan rencana Gubernur Kalteng Sugianto Sabran terkait pengembangan sektor pertanian.
Kepala Dinas Perkebunan (Disbun) Kalteng Rawing Rambang mengatakan program pembukaan perkebunan kakao ini akan dilaksanakan pada tiga kabupaten, di antaranya kabupaten Barito Selatan, Barito Utara, dan Kotawaringin Timur, yang masing-masing dengan luas 35 hektare.
”Pada APBD tahun 2017 Kalteng ada mata anggaran sebesar Rp 1,4 miliar untuk bantuan bibit, pupuk, dan obat-obatan bagi pembukaan perkebunan kakao. Kita harapkan ini bisa meningkatkan ekonomi Kalteng,” katanya, Kamis (19/1)
Ia menjelaskan, penentuan lokasi ini sudah melalui perhitungan. Rawing mengatakan, penentuan lokasi pembukaan lahan berdasarkan data yang diterima Disbun Kalteng dari usulan dari kelompok tani (Poktan) melalui dinas di kabupaten, serta dengan melihat kecocokan lahan untuk budidaya kakao.
”Bantuan akan kita salurkan secepatnya setelah APBD 2017 disahkan. Tapi, saya mengimbau kepada masyarakat yang menerima bantuan untuk memanfaatkannya semaksimal mungkin, artinya melakukan penanaman dan perawatan dengan baik sehingga member hasil maksimal,” ucapnya.
Lebih lanjut Rawing menyampaikan agar pihak kabupaten yang dijadikan lokasi pengembagan kakao ini bisa memberikan pendampingan dan penyuluhan yang intensif kepada penerima bantuan, bahkan memberikan sharing bantuan untuk keperluan petani.
Ia optimistis perkebunan kakao yang dapat mulai berproduksi pada usia 2,5-3 tahun masa tanam akan berhasil. Pernyataan ini bukan tanpa dasar. Pasalnya, Kalteng telah menjadi lokasi Pengembangan Perkebunan Wilayah Khusus (P2WK) kakao pada tahun 1994, yaitu di Barito Selatan, Barito Utara dan Barito Timur.
”Selama ini produksi kakao kering kita diserap oleh Kaltim. Sekarang kita mulai serius menangani kakao yang menjadi bahan dasar coklat. Mudah-mudahan rencana gubernur untuk membangun hilirisasi industri coklat dapat terwujud,” katanya lagi.
Ditanya tentang pembukaan perkebunan kakao yang menggunakan anggaran dari pemerintah pusat, Rawing menyatakan, pihaknya sudah mengajukan usulan melalui kementerian terkait, namun hingga saat ini belum ada jawaban. (sho)