SAMPIT-Ketua Komisi III DPRD Kotim Rimbun, selain menjabat sebagai ketua DPC PDI Perjuangan, dirinya juga  kembali dipercaya memimpin organisasi serikat buruh seluruh Indonesia di Kotim.  

Menurutnya, persoalan perburuhan di Kotim ini yang harus diperkuat adalah pengawasan kepada buruh.  Mengingat, tidak menutup kemungkinan ada perusahaan yang mempekerjakan karyawan akan mengabaikan kewajibannya kepada buruh. Salah satunya seperti jaminan sosial hingga sistem pengupahan.

”Kita tidak mau buruh di Kotim ini hidupnya di bawah angka kemiskinan. Selama ini  kinerja pemerintah masih belum maksimal dalam mengawasi perusahaan yang mempekerjakan buruh. Di Kotim, dari catatan kami paling banyak hal yang bermasalah dengan buruh,”papar Rimbun.

Selain itu, pihaknya di DPRD juga kerap bersinggungan denmgan urusan buruh. Komisi III yang dipimpinnya  hampir setiap hari menerima pengaduan mengenai masalah upah buruh. Diduganya, ada permainan mengelabui para buruh sehingga sistem pengupahan tidak sesuai dengan peraturan.

”Mulai dari upah, hak untuk memndapatkan jaminan kesehatan dan jaminan hari tua itu harus diberlakukan. Makanya kita akan bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk menata sektor perburuhan di Kotim,” pungkas Rimbun. (ang/gus)