SAMPIT-DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur  menargetkan bulan ini merampungkan  pembahasan laporan pertanggungjawaban bupati terhadap penggunaan APBD tahun 2016. Selain itu juga mereka  menargetkan  Agustus akan  menyelesaikan pembahasan APBD Perubahan  tahun 2017.

”Jadwal kita itu  akan direvisi, bahwa tanggal 7 ini setelah paripurna akan dibahas di badan musyawarah, untuk menyesuaikan jadwal yang diusulkan esekutif. Salah satunya penyelesaian laporan pertanggungjawaban tahun anggaran 2016. Dilanjutkan juga penandatangan dan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran–Plafon Prioritas Anggaran Sementara  (KUA-PPAS) tahun  2018. Bulan ini harus selesai,” terang Ketua DPRD Kotim, Jhon Krisli kepada Radar Sampit kemarin.

Jhon menjelaskan,  di bulan Agustus nanti akan dilanjutkan pembahasan KUA PPAS Perubahan 2017. Kemudian akan dilanjutkan dengan pembahasan  APBD Perubahan dengan target bulan Agustus sudah rampung.

“Sesuai dengan  ketentuan di dalam Permendagri 31 tahun 2017 itu, pembahasan APBD perubahan  itu, tanggal 30 Oktober harus tuntas,”tambahnya.

Ditegaskan Jhon, jadwal  musyawarah di DPRD Kotim pada tahun ini  sangat berbeda dari sebelumnya, seperti pembahasan APBD murni, yang ditarget sudah rampung pada bulan Oktober nanti. Sementara di tahun sebelumnya,   DPRD bersama tim anggaran esekutif mengesahkan  APBD murni itu paling cepat di akhir November.

Menurut Jhon, kali ini jika pembehasan melewati batas akhir 30 Oktober maka DPRD dan Bupati akan terancam sanksi.

”Apabila keterlambatan itu diakibatkan oleh bupati maka selama 6 bulan bupati tidak boleh menerima gajihnya. Sedangkan DPRD jika  mengulurkan pembahasan, maka 6 bulan di tahun berikutnya, tidak diberikan hak keuangannya selama 6 bulan. Hal itu berlaku kepada seluruh anggota dan pimpinan DPRD,”pungkasnya.(ang/gus)