SAMPIT-Anggota Komisi IV DPRD Kotim, Muhammad Shaleh menilai, Pemkab belum maksimal melakukan lobi di tingkat pusat, untuk menarik dana pembangunan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

 ”Padahal kalau kita  piawai, di pusat itu ada peluang-peluang yang bisa dibawa ke daerah untuk pembangunan. Tentunya pembiaayan itu bersumber dari APBN,”ujarnya.

Menurutnya, banyak daerah yang bisa dicontohi dalam menarik peluang di pusat itu.  Di satu sisi ia menilai, kemampuan lobi pejabat di Kotim masih rendah. Kemudian lanjutnya,  komunikasi di pemerintahan pusat masih minim. Dan  ketiga,  hubungan dengan pusat masih belum maksimal.  Begitu juga para anggota DPR RI di pusat, menurutnya  harus  bisa digandeng untuk mendorong penganggaran yang maksimal untuk pembangunan di Kalteng, khususnya di Kotim.

”Komunikasi itu sangat diutamakan dengan pusat. Karena bagaimana pun, tingkat ketergantungan dengan pusat itu tidak bisa disepelekan,”cetus Shaleh.

Menurutnya, penyebab lain dari minimnya dana pusat  yang mengalir ke Kotim yakni  akibat daerah juga kerap mengabaikan permintaan dari pusat. Salah satunya lanjut Shaleh yakni soal data. Selama ini Pemkab Kotim tidak disiplin dalam memberikan data ke pusat.

Sejauh ini Shaleh juga melihat masih ada anggapan, yakni agar proyek pembangunan dari pusat bisa turun ke Kotim,  Pemkab harus memberikan sejumlah biaya pelicin. Ditegaskannya, hal itu tidak ada.

”Paradigma itu masih ada, dan akibatnya ada rasa ketakutan  melobi pemerintah pusat karena harus ada uang untuk disetor itu. Padahal hal itu sudah tidak ada lagi, di zaman pemerintahan sekarang,”pungkasnya.(ang/gus)