SAMPIT - Wakil Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kotawaringin Timur, Muhammad Shaleh mengkhawatirkan pelaksanaan program pembangunan, terutama secara kualitas dan mutu pekerjaan.

Sebab, dalam sejumlah pelelangan proyek ada kontraktor yang berani menurunkan harga penawaran hingga 40 persen. Tentunya ini kualitas dan mutu pekerjaan jadi taruhan.

“Kami minta para kontraktor yang berani menurunkan harga sampai segitu harus diawasi pekerjaannya, karena kita khawatir mutu menjadi korban dan proyek itu tidak berkualitas,” katanya, Selasa (25/7).

Selain itu, tidak menutup kemungkinan dalam perencanaan proyek memang sengaja dilakukan mark up, akibatnya ada rekanan yang sudah bisa memprediksi pekerjaan menelan biaya yang tidak begitu besar.

”Praktik demikian ini yang harus jadi perhatian Dinas PUPR bersama ULP. Tidak semata harga penawaran terendah yang dijadikan indikator utama, tetapi secara logika dan perhitungan teknis harus dipertimbangkan,” kata Politikus PAN DPRD Kotim ini.

Shaleh mendesak agar pengawasan kepada program pembangunan itu ditingkatkan, dia juga mengajak masyarakat Kotim untuk mengawasi bersama. Dia tidak ingin APBD Kotim yang dikucurkan akan justru merugikan masyarakat.

Semestinya pekerjaan itu berkualitas dan mampu bertahan bertahun-tahun, akibat  kurangnya pengawasan jadi tidak berumur panjang dan sudah tidak bisa digunakan.

“Jangan sampai APBD Kotim penggunaanya tidak terawasi dengan baik, dan nantinya kami DPRD semaksimal mungkin akan ikut melihat pelaksanaan fisik di lapangan,” tukasnya. (ang/fm)