SAMPIT-Ketua DPRD Kotim Jhon Krisli bersama jajaranya menyatakan siap bersama eksekutif mengurus pelepasan kawasan hutan bersama pihak eksekutif, ke pemerintah pusat. Hal itu tentunya untuk kepentingan pembangunan infrastruktur di Kotim.

"Kami dewan juga siap menghadap kepada pemerintah pusat, karena ini menjadi kendala bagi pembangunan daerah soal kawasan hutan. Terutama infrastruktur jalan di Kotim, percuma saja kita anggarkan tapi tak bisa dieksekusi, "katanya, kemarin.

Politikus PDI Perjuangan ini melanjutkan,  banyak program pembangunan yang masuk kawasan hutan. Salah satunya proyek multiyears yang sudah teranggarkan. Menurut Jhon, seandainya mereka tahu lebih dahulu bahwa proses pinjam pakai kawasan yang tak kunjung dikabulkan pemerintah pusat, maka anggaran itu akan dialihkan ke sektor lainnya.

"Kotim perlu banyak anggaran untuk pembiayaan. Akibat adanya anggaran untuk multiyears itu banyak anggaran sektor mendesak yang diabaikan,’cetusnya.

Ditegaskan Jhon, apabila proses pinjam pakai kawasan hutan tahun ini tidak diselesaikan. Maka satu-satu jalannya kesepakatan multiyears yang sudah  dibuat harus dirubah. Bahkan bisa saja program itu digeser ke periode berikutnya.

"Lebih baik kita gerser anggaran itu kepada sektor pembangunan di daerah lainnya, kalau memang tidak bisa dipaksakan,” tandasnya. (ang/gus)