SAMPIT-Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kotim Muhammad Shaleh mengingatkan kepada tim eksekutif Pemkab Kotim, agar di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah-Perubahan (APBD-P) tahun ini, tidak mangalokasikan dana untuk pekerjaan fisik berskala besar. Dirinya menekankan, agar aspirasi dari hasil reses anggota DPRD dan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbanga), bisa lebih diakomodir.
”Tentunya di dalam APBD-Perubahan ini jangan sampai pekerjaan fisik yang memakan waktu panjang justru dianggarkan. Kita mendukung ada pekerjaan fisik, tetapi yang skala kecil. Terlebih lagi kami mendorong agar dalam APBD Perubahan ini difokuskan untuk memenuhi aspirasi dan hasil reses yang sempat tertunda beberapa waktu lalu,”paparnya, kemarin.
Dirinya meminta, dalam APBD Perubahan tahun 2017, hendaknya bisa dimanfaatkan untuk menyelesaikan infrastruktur pemukiman di dalam kota Sampit. Menurutnya, hingga kini masih banyak terdapat kawasan pemukiman di kota yang tidak tersentuh program pembangunan.Malah lanjutnya, justru kawasan pemukiman yang baru dikembangkan langsung mendapatkan pembangunan, hingga jalan ber aspal.
”Bukannya kita tidak mau memperhatikan pemukiman yang dibangun oleh pengembang, tapi perhatikan juga pemukiman yang sudah lama tidak diberikan perhatian pembangunan, seperti wilayah Kecamatan Baamang dan Kecamatan Ketapang,” sebut Shaleh.
Dirinya juga menilai, selama ini aspirasi yang disampaikan DPRD dari hasil reses kadang diabaikan eksekutif. Menurutnya porsi di APBD lebih banyak mengutamakan program dari internal eksekutif sendiri. Padahal tegasnya, pintu masuk program pembangunan itu ada dua, yakni dari hasil reses dan Musrenbang.
”Eksekutif juga jangan semaunya mengusulkan program sendiri, tetapi ketika program di konstituen DPRD kadang ada-ada saja alasan untuk menghilangkannya dari Daftar Pengguna Anggaran (DPA),” keluhnya.
Politikus PAN ini menambahkan, pembahasan APBD Perubahan 2017, diperkirakan tidak akan melewati bulan September. Pengesahan dan pembahasan akan dipercepat karena setelah itu akan masuk dalam agenda pembahasan rancangan APBD tahun 2018. (ang/gus)