SAMPIT – Penyebaran berita hoaks berpotensi merusak kedamaian Kotim. Hal itu juga merugikan pihak tertentu. Karena itu, semua kalangan harus bersatu memerangi hoaks, salah satunya dengan semakin memperkuat jurnalisme profesional yang diatur dalam undang-undang.
Pesan tersebut ditegaskan Plt Sekda Kotim Halikinnoor saat syukuran hari ulang tahun (HUT) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kotim ke-25, Senin (4/9). ”Hoaks ini bisa mengacau kedamaian. Begitu ada berita hoaks, semua bisa ribut,” ujar Halikin.
Halikin menuturkan, Kotim menjadi salah satu contoh kerukunan umat di Indonesia. Hal itu dibuktikan dengan adanya bangunan ibadah sejumlah agama di Desa Tumbang Kalang, Kecamatan Antang Kalang, yang berada pada satu lokasi. Kedamaian dalam keberagaman itu bisa rusak seketika apabila ada berita hoaks terkait suku, agama, ras, dan antargolongan yang menyebar.
Menurut Halikin, untuk mencegah hoaks, semua pihak harus memperkuat kerja sama, terutama pemerintah dan kalangan pers. Jurnalisme profesional yang mengacu undang-undang harus dikedepankan untuk menangkalnya.
Halikin tak menampik masih ada pejabat yang alergi dengan wartawan. Menurutnya, hal itu justru merugikan pejabat tersebut. Pasalnya, dia meyakini wartawan yang bekerja secara profesional, akan mengedepankan kode etik dan memerlukan informasi dari pejabat bersangkutan sebagai bahan untuk mengklarifikasi informasi menyimpang.
”Malah jika tidak ditanggapi bisa berujung pada hoaks. Makanya saya senang menerima wartawan apabila ada isu yang mau diklarifikasi,” katanya.
Halikin memerintahkan jangan ada lagi instansi atau pejabat di Kotim yang mempersulit kinerja jurnalistik profesional, yakni wartawan yang dilengkapi identitas yang jelas. ”Saya tak mau lagi mendengar ada pejabat yang tak mau memberikan informasi atau klarifikasi,” katanya.
Dia menambahkan, apabila pimpinan di instansi tak bisa memberikan informasi karena sedang bertugas di luar daerah atau ada halangan lain, hal tersebut bisa didelegasikan kepada pejabat di bawahnya. Prosedur demikian sangat penting sebagai salah satu upaya memerangi hoaks.
Lebih lanjut Halikin mengatakan, dalam satu bulan sekali rencananya akan ada pertemuan rutin antara pejabat Pemkab Kotim dengan kalangan wartawan. ”Minimal satu bulan sekali ada ketemu dengan anggota PWI atau wartawan untuk meningkatkan koordinasi. Agar apabila ada kejadian itu bisa jumpa pers. Keberadaan wartawan ini diperlukan dalam memberikan informasi,” katanya.
Ketua PWI Kotim Andri Rizky mengharapkan, Pemkab Kotim bersama-sama saling mendukung dalam keterbukaan informasi. Dia mengungkap, masih ada pejabat yang enggan ditemui wartawan ketika bermaksud mengimbangi informasi apabila ada isu tertentu.
”Kita berupaya memerangi hoaks, karena itu bukalah sebuah karya jurnalistik dan berita. Namun terkadang memang kesulitan ada yang tidak mau dikonfirmasi. Sehingga berita jadi tidak berimbang, mudah-mudahan ke depan bisa lebih baik lagi,” tandasnya. (mir/ign)
