SAMPIT-Anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Kotim, Hero Harapano meminta agar tim anggaran eksekutif Pemkab Kotim tidak melarang Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD), untuk menyampaikan kebutuhan mereka kepada DPRD. Terutama menyampaikan soal kebutuhan anggaran yang sifatnya mendesak.
Dicontohkannya, seperti adanya usulan penambahan sejumlah sarana dan prasarana yang diusulkan pihak Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar), agar diakomodir Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2018 mendatang.
”Segela bentuk kebutuhan dari eksekutif itu sampaikan saja, karena hak penganggaran itu juga ada dilembaga DPRD. Tim anggaran eksekutif jangan coba-coba mengancam SOPD yang menyampaikan usulan kegiatan. Kalau memang usulan itu riil sesuai kebutuhan, kenapa mesti ditutupi,” imbuh Hero.
Selain itu dirinya menilai masih banyak fasilitas Damkar yang dinilai kurang. Seperti kendaraan dinas pemadam dan truk Damkar yang sering tidak areal parkirnya yang memadai, sehingga sering kena ,hujan dan terjemur.
Hero mengakui, dari sisi kebutuhan anggaran, Dinas Damkar banyak memerlukan pembiayaan. Namun lanjutnya, untuk mengakomodir kebutuhan itu semua tentunya harus melihat skala prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
”Maka nya tahun ini, di APBD Perubahan fokus ke kenaikan uang lembur personil damkar dulu dan kami sudah kompak mendukung. Kemudian tahun depan di APBD murni kita perjuangkan untuk penambahan fasilitas,” tambahnya.
Hero menilai, selama ini Damkar terbilang pasif dalam menyampaikan aspirasinya, padahal sektor itu merupakan kebutuhan untuk semua pihak. ”Kalau ada kebakaran Damkarnya lambat datang, pasti disalahkan oleh masyarakat. Tapi kalau fasilitas sudah lengkap, tapi masih telat saja itu artinya memang orangnya yang bermasalah. Bukan masalah armada dan fasilitasnya lagi,”pungkasnya.(ang/gus)
