SAMPIT - Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kotim, Dani Rakhman menyebutkan upaya untuk pinjam pakai kawasan oleh Pemerintah Kabupaten Kotim memang tidak serius.
Pasalnya, masalah desa dan kawasan hutan di Kotim ini bukan hal baru, sejak puluhan tahun silam sudah diketahui banyak ruas jalan dan desa yang masuk kawasan.
“Saya justru menilai mereka (Pemda, Red) tidak serius urus soal status kawasan itu, ini bisa jadi hanya sebagai alasan agar pembangunan di daerah pedalaman tidak ada, dugaan saya seperti demikian,” kata Dani, Selasa (12/9).
Deden, sapaaan akrab Dani Rakhman justru menilai di balik alasan status kawasan, akibatnya anggaran pembangunan hanya berkutat di sektor perkotaan.
Kawasan utara dan selatan diabaikan. Jika memang dicermati, alasan itu sangat masuk akal bahwa pemerintah tidak berani melaksanakan program di daerah kawasan hutan, meski itu dikategorikan sebagai fasilitas publik.
“Itu jadi alasan setiap ada usulan infrastruktur jalan di pedalaman, katanya masuk kawasan hutan, tapi pertanyaannya saya sebelumnya juga banyak proyek pemerintah di sana, membangun jalan tapi apakah pemerintah sebelumnya tidak tahu masuk kawasan hutan atau bagaimana, dan juga usulan tersebut sebenarnya program lanjutan saja,” bebernya. (ang/fm)
