SAMPIT-Ketua Fraksi Partai Golongan Karya DI DPRD Kotim, Sinar Kemala mengaku prihatin atas banyaknya kepala desa yang terseret ke kasus hukum. Maka dari itu dirinya mempertegas agar Pemkab Kotim lebih memperkuat peran Inspektorat, untuk  memantau dan mengaudit secara  berkala penggunaan dana desa.

“Kalau sudah diproses secara hukum sangat sulit,  makanya saya turut prihatin karena banyak kades sering dilaporakan. Hendaknya kejadian ini jadi contoh bagi desa lain, agar tidak sembarangan dan penuh kehati-hatian dalam penggunaan dana desa,”imbuhnya.

Dirinya sepakat agar peran tugas pokok dan fungsi Inspektorat diperkuat. Sebab itu merupakan deteksi dini jika adanya tidakan pidana korupsi dilakukan oleh internal pemerintah  kabupaten hingga kepada pemerintah desa. Selain itu diharapkannya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa  Kotim juga harus memperkuaat komunikasi dan koordinasi dengan Inspektorat.

“Pada dasarnya mendengar berita  para kepala desa  jadi tersangka itu,   kita sangat miris. Apalagi ini karena dana desa, makanya ke depan  para kepala desa  kalau ragu melaksanakan program, agar segera konsultasikan baik itu  kepada Inspektorat dan TP4D Kejaksaan,” pungkas Kemala.

Legislator asal daerah pemilihan empat ini menegaskan,   kades  juga harus konsisten mengacu kepada perbup  yang sudah ditetapkan soal penggunaan dana desa. 

”Dan juga kami sampaikan bahwa  dana desa ini bukan lagi seperti ADD beberapa tahun silam yang semau kades menggunakan. Dana ini besar,  juga dibarengi pengawasan ketat dari pihak Yudikatif. Salah sedikit dan menyebabkan kerugian pada negara, maka langsung diseret,”pungkas Sinar Kemala. (ang/gus)