PALANGKA RAYA – Pengurus Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kalimantan Tengah (Kalteng) yang baru dilantik pada 20 September lalu segera melakukan koordinasi dengan sejumlah pihak. Khususnya terkait kesiapan pelaksaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2018 nanti.
Ketua Bawaslu Kalteng, Satriadi menyebutkan, hal terpenting saat ini adalah bagaimana mengkomunikasikan terkait pelaksanaan pilkada. Pihaknya yang baru saja dilantik tentu ingin mengejar dan melakukan persiapan agar semua yang berkaitan dengan pesta demokrasi tersebut bisa tertata.
“Utamanya akan melakukan koordinasi dengan teman-teman bawaslu di kabupaten dan kota, karena memang mereka yang punya wilayah. Namun, kami juga melakukan koordinasi internal, sebab kalau melihat waktunya sangat mepet,” katanya kepada Radar Palangka, Minggu (24/9).
Koordinasi dengan pihak kepolisian dan kejaksaan juga dirasa perlu. Hal tersebut, ujar dia, berkaitan dengan persiapan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang juga berkepentingan dalam pelaksaan pilkada.
Dia menyebutkan dengan waktu yang tersedia masih sangat sempat melakukan persiapan. Karena segala tahapan pilkada, seperti verifikasi partai politik dan lain sebagainya baru dimulai pada awal Oktober nanti. Kendati demikian, dari Bawaslu Kalteng sendiri tidak ingin bersantai mematangkan persiapan.
“Saya sudah sampaikan soal persiapan ini pada teman-teman. Ibaratnya kita ini bukan jalan lagi, tapi berlari melakukan persiapan. Tapi aku pikir biasalah itu, karena nanti akan kita laksanakan sesuai dengan jadwal yang sudah tersusun,” ucapnya.
Terkait persoalan Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang sebagian daerah belum melakukan penanda tanganan, pihaknya akan terus mendorong. NPHD ini harus secepatnya ditanda tangani oleh daerah yang melaksanakan pilkada serentak nanti.
“Kalau NPHD belum tanda tangan, maka tidak anggaran untuk pengawasan dan lain sebagainya maka bisa Bawaslu merekomendasikan tidak bisa ikut pilkada, ya tidak akan bisa,” tambahnya.
Ditanya, daerah mana saja yang belum melakukan penanda tanganan tersebut, mantan Ketua Komisi Informasi Kalteng ini menyebutkan berdasarkan update terakhir tanggal 20 kemarin ada tiga wilayah yang belum, yakni Seruyan, Pulang Pisau dan Palangka Raya.
“Tapi mohon dicek lagi siapa tahu ada perubahan. Namun pada intinya kami terus mendorong agar semua dipersiapkan supaya pilkada serentak bisa terlaskana bersama,” pungkasnya. (sho/vin)
