SAMPIT-Anggota Komisi III DPRD Kotim, Dadang H Syamsu mengatakan bahwa BPJS Kesehatan dan Tenaga Kerja di Kotim, masih takut dan belum sepenuhnya terbuka dalam membeberkan perusahaan besar swasta (PBS) mana saja, yang tidak mengikuti program di kedua lembaga tersebut.
Hal itu dilihatnya dari beberpa data yang disampaikan pihak BPJS ke DPRD, dalam rapat dengar pendapat beberapa waktu lalu.
”Saya cenderung melihat bahwa pihak BPJS Kotim masih takut dalam membuka data perusahaan yang tidak patuh. Mereka masih menutupi perusahaan mana saja yang masih bermasalah, dengan kewajiban mengikuti program BPJS,”ujarnya, kemarin.
Dadang juga mengatakan, menyikapi hal itu pihaknya tidak segan-segan akan menelusuri dengan tim sendiri di DPRD Kotim atau melalui panitia khusus, untuk melihat pelanggaran dalam keikutsertaan program BPJS tersebut.
”Sebenarhnya kalau dipikir, kami ini mau bantu BPJS untuk mensukseskan program mereka. Maska semestinya mereka jangan terkesan tertutup seperti itu. Jadi terbuka saja, mana pihak yang melawan dan mana yang patuh. Supaya arah kebijakan kita di lembaga ini bisa diambil secara berkesinambungan,”imbuh Politikus PAN ini.
Salah satunya tambah Dadang, adalah data dari BPJS Kotim yang diserahkan ke pihaknya. Menurutnya data itu dianggap masihh tidak jelas. Karena, hanya menyertakan nama perusahaan dan jumlah yang didaftarkan mengikuti program BPJS.
”Mestinya ada data pembanding, berapa jumlah karyawannya dan berapa yang sudah didaftarkan. Kalau tidak memuat jumlah yang didaftarkan, sama saja membuat dana itu tidak jelas,”tandasnya.(ang/gus)
