SAMPIT - Ketua DPRD Kotim, Jhon Krisli mengakui bahwa pemerintah daerah sejatinya tidak pernah mengabaikan pembangunan pedalaman dan daerah terisolir.

Sayangnya keinginan pemerintah itu masih terkendala dan di luar kemampuan pemerintah daerah untuk menanganinya, yakni soal stasus kawasan hutan.

“Sebenarnya kita ini setiap taghun selalu menganggarkan pembukaan akses jalan, tapi sayangnya itu selalu terbentur status kawasan, jadi jangan salah  DPRD selalu menyampaikan dan memperjuangkan kebutuhan riil di masyarakat,” kata Jhon Krisli, Selasa (3/10).

Menurut Jhon, sudah banyak contoh program pembangunan yang teranggarkan, namun gagal dilaksanakan, seperti halnya jalan dari Antang Kalang yang dituangkan melalui program Karya Bhakti TNI.

Dan pembangunan jalan dari Cempaka Mulia ke Kampung Melayu dengan dana sekitar Rp 244 miliar.  “Nah itu sebagian program kita yang batal, sudah dianggarkan tinggal eksekusi tapi tahunya dalam perjalanannya, di dalam peta masuk kawasan hutan dan pemerintah tidak mau berspekulasi ambil resiko besar dan memilih untuk menunda,” papar Jhon.

Jhon mengakui  tudingan miring kepada DPRD terkait minimnya perhatian ke pelosok. Memang diakuinya, APBD Kotim terlalu terkuras untuk pembiayaan di sektor perkotaan.

Dia beranggapan dari pada anggaran itu tidak terserap, lebih baik dibelanjakan untuk kebutuhan lainnya, sekalipun itu kegiatan dalam Kota Sampit.

“Sebenarnya kami juga prihatin aturan yang membelenggu kita ini adalah soal status kawasan, seandainya itu tidak ada masalah, maka pemerataan pembangunan terutama dari sisi infrastruktur jalan bisa dilaksanakan dengan baik,” tendanya. (ang/fm)