PALANGKA RAYA – Anggota Komisi X DPR-RI Asdy Narang, mengaku prihatin akibat lambatnya pembangunan SD di Kota Palangka Raya yang terbakar beberapa waktu lalu. Pemerintah setempat seakan kurang perhatian terhadap tindak lanjut pembangunan sarana pendidikan tersebut.

Asdy mengatakan, dari peninjauan lapangan tiga sekolah yakni SDN 1 Menteng, serta SDN 1 dan SDN 6 Palangka,  sampai saat ini, belum ada tanda-tanda pemerintah daerah, utamanya Pemerintah Kota (Pemkot) terutama membangun kembali gedung-gedung sekolah yang terbakar tersebut.

“Memang saat tinjaun beberapa waktu lalu, proses belajar tidak terkendala, tapi ita inginkan gedung ini secepatnya dibangun,” kata Asdy.

Melihat kenyataan tersebut legislator dari daerah pemilihan (Dapil) Kalimantan Tengah (Kalteng) ini mengaku prihatin. Mestinya, pascakebakaran kemarin pemerintah harus segera bertindak cepat dengan melakukan berbagai kebijakan, agar pembangunan gedung-gedung SD yang terbakar.

“Saya juga menyesalkan tidak ada follow up dari pemerintah setempat, baik dari Pemerintah Provinsi (Pemrov) maupun Pemkot dan juga dari kalangan lainnya yang memberikan perhatian yang khusus lah untuk masalah ini,” keluhnya,

Melihat jangka waktunya, kasus kebakaran ini sudah terjadi sekitar dua bulan lalu. Namun hingga sekarang, pemerintah setempat seakan tidak memberi perhatian terkait kelanjutan pembangunannya. Seharusnya, persoalan semacam ini diutamakan karena menyangkut pendidikan.

“Kasian anak didik kita. Karena dengan kondisi sekarang jam sekolah dibagi dua waktu, pagi dan siang hari, tadi bahkan ada sekolah yang meminjam sekolah lain. Apakah ini akan selalu dibiarkan begini terus, sampai kapan?,” kata dia.

Tak hanya menyoroti sikap pemerintah, Anggota DPR-RI dari Fraksi PDIP ini juga menyoroti sikap Kepolisian Daerah (Polda) Kalteng, yang sampai saat ini belum memberikan respon kepada pemerintah, apakah gedung sekolah yang terbakar itu sudah bisa dilaksanakan pembangunan atau belum.

Ia menuturkan, dari informasi yang dia terima, pemerintah pusat telah mengucurkan dana sekitar Rp 4 miliar lebih untuk membantu membangunkan gedung SD yang terbakar tersebut. Namun anehnya, infrormasinya bantuan berupa dana rehap tersebut ditolak oleh Pemkot Palangka Raya.

“Informasinya belum ada juga proses dari Polda yang memberikan izin untuk membangun. Padahal pemerintah pusat telah mengucurkan anggaran sekitar Rp 4 miliar, tetapi tidak juga digunakan juga, dalam arti kata ditolaklah istilah kasarnya,” ungkapnya.

Dia meminta kepada Pemprov Kalteng dan Pemkot Palangka Raya segera mengambil langkah strategis dalam rangka mempercepat pembangunan gedung SD yang terbakar tersebut, duduk bersama agar masalah tersebut segera ditanggulangi.

“Ini harusnya pemerintah kota dan pemerintah Provinsi itu harusnya duduk bersama-sama, masalah ini harus cepat dituntaskan, jangan sampai berlarut-larut. Ini sudah hampir 2-3 bulan lebih tidak ada proses sedikitpun pembangunan, gak ada sama sekali,” pungkasnya. (sho/vin)