PALANGKA RAYA – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menggelar pra Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama. Gelaran kegiatan itu dihadiri Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj, Rais “Aam PBNU Prof Dr KH Ma’ruf Amin, Wakil Gubernur Kalteng Habib Said Ismail dan jajaran PBNU serta tokoh Kalteng lainnya, Minggu (8/10) di Hotel Luwansa Palangka.

Dalam kegiatan itu digelar dua diskusi panel, pertama bertajuk ”Membangun Kebijakan dan Strategi Ekonomi yang Adil dan Partisipatif untuk Mengatasi Kesenjangan”. Narasumber ekonom nasional Faisal Basri, Sudhamek, Denas Jayanegra, Subandi.

Kedua bertema ”Akslerasi Gerakan Ekonomi Warga dalam Merebut Kesempatan dan Meningkatkan Kesejahteraan”. Narasumber Bahrudin (PP Qaryah Thayyibah), ekonom nasional Farhat Slemet, Kholid Saerozi, dan H Abdul Rasyid.

Said Aqil dalam kesempatan itu menyatakan, munas dan Kobes NU tahun 2017 memang akan digelar di Mataram, mengambil tema ”menguatkan nilai-nilai kebangsaan melalui gerakan deradikalisasidan penguatan ekonomi warga”. Namun, didahulu dengan pra munas yang digelar di Palangka Raya, Sulswesi Utara, dan Lampung.

Said Aqil Siroj menekankan, dalam pra munas, digelar seminar tentang persoalan ekonomi dan penguatan ekonomi warga. Sebab, NU melihat ketimpangan dua hal itu telah menjadi ancaman besar bagi persatuan dan kesatuan  nasional. Apalagi kekayan dimonopoli segelintir orang, dengan menguasai lahan simpanan bank, perusahaan, dan obligasi pemerintahan.

Menurutnya, ketimpangan itu terlihat dari survei bank dunia, bahwa Indonesia merupakan negara ketiga dengan ketimpangan sosial dan ekonomi yang tinggi setelah Rusia dan Thailand.

”Bayangkan, sekitar 16 juta hektare dikuasai 2.000-an perusahaan perkebunan. Petani tak punya lahan. Artinya, masyarakat hidup di pinggir lumbung dan hanya gigit jari,” katanya.

Said Aqil menambahkan, meningkatnya ketimpangan itu akan mengancam sendi kebangsaan, karena itu di luar paham keagamaan. Karena itu, NU mendorong pemerintah berjihad mengatasai hal tersebut. Dengan menggalakkan pembangunan inklusif, berorentasi memajukan kesejahteraan umum dan kemakmuran rakyat Indonesia.

”Opsi itu bukan hanya kesejahteraan segelintir orang atau kelompok tapi seluruh masyarakat. Maka itu, NU mendorong inisiatif Presiden Joko Widodo melalui program prona untuk redistribusi tanah bagi rakyat hingga mampu meningkatkan kesejahteraan dari bawah,” katanya.

Sementara itu, dalam tausiah sekalius pembukaan pra munas dan kobes, KH Ma’ruf Amin menyatakan, NU adalah salah satu pendiri Indonesia. Karena itu bertanggung jawab menjaga upaya kelompok yang ingin merusak bangsa, yakni radikalisme dan pemahaman intoleran.

”Ini negara wilayah kesepakatan bukan negara perang dan kufur. Karena itu, melalui kegiatan ini bisa menangani dan antisipasi radikalisme dan melakukan deradilikasi serta memperbaiki yang sudah terjadi,” katanya.

Dia menekankan pentingnya menghindari kesenjangan ekonomi dan sosial. Terlebih sekarang ini kondisi masyarakat sudah sangat berbahaya, karena ada jarak antara yang kaya dan miskin.

”Ini terjadi arus ekonomi dibangun dengan keliru, karena membangun di atas saja dan seperti konglomerat, yang kuat makin kuat dan lemah makin lemah. Maka itu, NU bersama pemerintah sedang melakukan arus baru ekonomi Indonesia. Tidak membangun ekonomi dari atas tapi membangun ekonimi dari bawah,” pungkasnya. (daq/ign)