SAMPIT- Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) dan juga tenaga kontrak di  Satuan Organisasil Perangkat Daerah (SOPD) lingkup Pemkab Kotim  harus dievaluasi. Hal ini diserukan oleh anggota Komisi II DPRD Kotim Dani Rakhman, karena menurutnya ada SOPD yang jumlah  tenaganya  banyak, namun tidak efektif.

 ”Kami sudah tegaskan dalam pandangan umum Fraksi Demokrat, bahwa  Pemkab Kotim secara khusus harus melakukan evaluasi dan pengorganisasian kembali SOPD di Kotim.  Pasalnya saya melihat belanja pegawai di Kotim ini sangat tinggi sekali,” ungkapnya.

Menurutnya, efektivitas dan efisiensi anggaran itu harus dilakukan saat ini. Termasuk kebutuhan SOPD itu harus berprinsip tepat guna,  dalam rangka mewujudukan pemerintahan yang miskin struktur tapi kaya fungsi.

”Maksudnya optimalisasi terhadap  tenaga dan SDM yang ada. Jangan terus menerus menambah jumlah tenaga tapi, kinerjanya miskin,”cetus pria yang akrab disapa Deden ini.

Selain itu lanjutnya, untuk efisiensi anggaran mereka meminta adanya evaluasi dan perhatian secara serius dari Pemkab Kotim terhadap sistem penggunaan anggaran. Pihaknya menuntut penggunaan anggaran harus penuh kehati-hatian, agar tidak bertentangan dengan hukum.

Deden menegaskan, pemerintah harus pandai memilih dan memilah pembangunan. Hal ini karena kondisi keuangan daerah terbatas. Sedangkan kebutuhan kian banyak. ”pola penganggaran harus berdasarkan kepada kebutuhan, bukan atas dasar keinginan pihak tertentu. Apalagi kondisi pembiayaan pembangunan  tengah sulit seperti ini,”tandasnya.(ang/gus)