SAMPIT - Pemkab Kotim melalui Dinas Pertanian setempat, rencananya bakal mempersiapkan bantuan peralatan pertanian, untuk mendukung para petani agar maksimal dalam menggarap lahan. Tidak tanggung-tanggung, dana yang disiapkan mencapai Rp 200 Miliar, di tahun 2018 mendatang.
Terkait rencana tersebut, Kepala Dinas Pertanian Kotim I Made Dikantara menjelaskan, sejauh ini meski swasembada pangan di Kotim telah tercapai, namun minat masyarakat untuk bertani dan mengelola lahan jadi produktif, masih rendah.
Dicontohkannya, seperti satu petani yang bisa memiliki lahan sampai 4 haktare. Namun tidak bisa menggarapnya dengan maksimal, sehingga perlu didukung dengan bantuan peralatan pertanian.
"Seperti di wilayah selatan Kotim, ada satu petani memiliki lahan sampai 4 hektare. Kalau dikelola secara manual tidak akan mampu," ujar I Made, Jumat (3/11) kemarin.
Menurutnya, agar petani mampu menggarap lahan dengan jumlah yang besar, maka harus di dukung bantuan peralatan. Maka dari itu mulai 2018 mendatang, menurutnya ada bantuan senilai Rp200 miliar untuk pengadaan alat pertanian, khusus bagi petani di Kotim. Diharapkannya, bantuan itu nanti mampu meningkatkan produksi di sektor pertanian. Dan menggenjot semangat para petani di Kotim.
Selain itu Made juga mengatakan, jumlah lahan pertanian di Kotim ada sekitar 25 ribu hektare. Dan dirinya yakin tahun ini sama seperti tahun lalu, yakni mampu kembali mencapai target swasembada pangan.
"Swasembada pangan tetap kita pertahankan, dengan capaian produksi beras sebesar 54.000 ton. Namun, untuk tahun ini jumlah sudah yang dicapai masih belum tahu, karena kita menunggu data dari BPS," ujarnya.
Di sisi lain, I Made mengungkapkan ada kendala lain, yakni kurangnya tenaga penyuluh pertanian. Dan saat ini sudah ada perekrutan 62 tenaga penyuluh pertanian dari Kementerian Pusat. Meski demikian, jumlah tersebut menurutnya masih belum mencukupi untuk mengakomodir potensi pertanian di daerah ini.
”Jumlah tersebut masih belum mencukupi untuk Kabupaten Kotim. Dan sejauh ini jumlah penyuluh hanya sekitar 10 orang saja. Jika menyesuaikan kebutuhan, setidaknya satu desa/kelurahan ada satu penyuluh. Di daerah kita ada 168 desa, tambah lagi kelurahan, jadi kurang," pungkasnya. (ang/gus)