PALANGKA RAYA – Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfosantik) Kalimantan Tengah (Kalteng) berkomitmen menangkal penyebaran berita hoax atau berita bohong.
Salah satunya yang menjadi perhatian serius yakni memberi pembinaan terhadap pengguna media sosial (medsos).
Kepala Diskominfosantik, Kalteng Herson B Aden mengaku, maraknya peredaran berita bohong di media sosial tentu menuntut para penggunannya lebih bijak. Apalagi, ujar Herson, sekarang ini pengguna media sosial sudah tidak dibatasi lagi, sehingga jika tidak ada antisipasi, maka sudah barang tentu akan menimbulkan persoalan.
“Berbicara mengenai hoax, kita tidak dapat pungkiri bahwa sudah banyak beredar di media sosial,” katanya.
Ia mengatakan, para penyebar berita hoax dan bahkan penyebar ujaran kebencian di media sosial tidak sedikit yang sudah diproses oleh pihak kepolisian. Baik berupa penahanan atau hanya membuat surat pernyataan saja.
“Dulu rasanya pernah ada pemberintaan di media sosial, yang bilang di Palangka Raya sudah banyak begal. Nah ini dulu sempat meresahkan masyarakat. Tapi setelah diusut, ternyata hanya bohong. Berita seperti inilah yang harus diantsipasi,” katanya.
Menyikapi hal tersebut, Herson menegaskan semua kembali pada masyaraka yang memang aktif di media sosial. Setiap pemberitaan yang tersebar mesti diteliti dulu sumbernya. Jangan sampai percaya begitu saja, apalagi ikut menyebarkan pemberitaan yang belum jelas sumbernya.
“Pemerintah bersama kepolisian punya peran pengawasan. Tapi ini semua kembali pada masyarakat juga. Menangkal hoax dan ujaran kebencian ini tugas bersama. Jangan hanya berpikir ini tugas pemerintah dan polisi saja,” katanya mengingatkan.
Dirinya berpendapat, semakin banyak pihak menangkal maka berita hoax dan ujaran kebencian yang tersebar di media sosial akan tenggelam dengan sendirinya. Namun, apabila hanya mengandalkan pemerintah, maka diyakini akan cukup kesulitan melakukan antisipasi.
“Apalagi 2018 di Kalteng ada pilkada serentak. Yang namanya kata-kata kotor, saling hina, itu sudah wajar. Jadi inilah yang harus diantispasi ke depan, temasuk juga masyarakat harus ikut,” pungkasnya. (sho/fm)
