PALANGKA RAYA – Anggota Komisi A DPRD Kalteng Lantas Sinaga menyebutkan, menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) serentak 2018, masih banyak yang perlu diperhatikan oleh pemerintah.

Hal tersebut disampaikan seusai dirinya berkunjung ke kabupaten Gunung Mas beberapa waktu lalu, dia mendapat usulan serta aspirasi soal persiapan pilkada, mengenai kartu pemilih dan sebagainya.

Sinaga mengatakan, Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan kartu pemilih sementara wajib dilaksanakan secara selektif. Item itu difungsikan apabila masyarakat yang bersangkutan sudah terdaftar sebagai penduduk dengan domisili di kabupaten tersebut.

"Kendati masyarakat hanya memiliki KTP sementara (dalam proses), namun setidaknya sudah terdaftar dan terekam menetap di wilayah itu. Jadi bisa nanti menggunakan hak pilihnya,” kata Lantas.

Intinya DPT atau kartu pemilih hanya akan diberikan bagi masyarakat yang punya identitas di kabupaten tersebut. Sehingga sudah pasti tidak akan diberikan kepada mereka yang hanya singgah atau tidak menetap lama.

“Begitu juga dengan kartu sementara untuk pemilih pemula juga akan diseleksi. Tidak sembarangan dikasih. Jadi harus yang memang sudah ada surat keterangannya , dan terdaftar sebagai penduduk setempat,” ucapnya.

Lantas mengatakan, langkah yang dilakukan kabupaten Gunung Mas ini dinilai tepat untuk mencegah hal-hal negatif dalam pelaksanaan pesta demokrasi. Sebab pontensi kecurangan bisa saja terjadi apabila tidak ada antispiasi dari sekarang. Sebut saja  pemanfaatan suara atau ditunggangi, oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

“Yang namanya kecurangan, ya harus diantisipasi. Bisa saja pendatang yang mendapat kartu pemilih, namun ternyata bukan asli warga Gumas. Maka untuk itu pemberlakuan kebijakan yang selektif, mencegah terjadinya kecurangan dalam pilkada ke depan,” tegasnya.

Lebih lanjut dia menyarankan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat menggiatkan  pendataan masyarakat. Dengan begitu akan diketahui jumlah masyarakat yang memang menjadi pemilih tetap ataupun sementara.

“Berbagai pihak harus melaksanakan persiapan termasuk pencegahan persoalan yang berpotensi negatif saat pilkada nanti,” pungkasnya. (sho/fm)