PALANGKA RAYA – Kajian pemindahan pusat pemerintahan dari Jakarta keluar Pulau Jawa terus bergulir, di pemerintah pusat. Anggota Komisi IV DPR-RI Rahmad Nasution Hamka menyebutkan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah menyelesaikan kajian awal pemindahan pusat pemerintahan tersebut.

Kajian awal yang merupakan kriteria yang menjadi acuan pemindahan pusat pemerintahan sudah diserahkan pada Presiden. Selanjutkan kajian tersebut diproses lagi hingga betul-betul daerah yang nantinya ditunjuk.

“Jadi ini sudah ada upaya serius pusat terkait pemindahan pusat pemerintahan, sehingga dapat kita simpulkan hal tersebut bukan lagi wacana. Presiden pun, sudah memperlihatkan keseriusannya mengenai upaya ini,” katanya, Kamis (25/1).

Kendati demikian, belum diketahui kapan kebijakan pemerintah pusat ini direalisasikan. Meski kajian awalnya sudah selesai, namun masih banyak pertimbangan yang harus penuhi pemerintah. Mulai dari aspek ekonomi hingga kesiapan daerah yang nantinya ditunjuk.

“Kemungkinan kebijakan pemindahan pusat pemerintahan ini akan dilakukan Presiden diakhir masa jabatannya,” katanya menambahkan.

Apakah Kalteng yang akan ditunjuk menjadi lokasi pemindahan pusat pemerintahan? Politikus PDIP ini menyebutkan, sampai saat ini pemerintah pusat belum memberi kepastian daerah yang ditunjuk untuk menggantikan Jakarta. Apalagi beberapa provinsi di Kalimantan sudah terang-terangan mengajukan diri untuk dijadikan pusat pemerintahan baru.

Biarpun dari sisi geografis Kalteng dapat dikatakan diuntungkan jika dibanding dengan kandidat lain di Kalimantan, namun pemerintah pusat tentunya punya pertimbangan tersendiri menunjuk daerah untuk pusat pemerintahan.

“Tapi satu sudah keunggulan kita (Kalteng, Red), bahwa pemerintah bilang pusat pemerintahan di luar Pulau Jawa, lalu dibilang lagi lokasinya di Borneo (Kalimantan, Red). Hanya saja, Kalimantan ini kan banyak, belum tentu Kalteng, bisa saja di Kalsel ataupun Kalbar,” ucapnya.  

Ia juga mengharapkan, keinginan pemerintah pusat ini harus diiringi dengan memberi perhatian pada daerah yang dikandidatkan, meski pada pelaksanaannya nanti belum tentu ditunjuk. Seperti menyiapkan sumber daya manusia (SDM) termasuk sektor lain yang mampu menjadi pemacu pertumbuhan ekonomi.

“Misalkan Kalteng yang ditunjuk, SDM kita sudah siap menghadapi pesatnya pembangunan saat berjalannya pusat pemerintahan. Semua harus dioptimalkan, biar yang dibuat pemerintah ini bisa berjalan baik,” pungkasnya. (sho/vin)