PALANGKA RAYA – Keberadaan rumah murah atau bersubsidi selalu dicari-cari masyarakat, utamanya mereka yang berpenghasilan rendah. Namun sering terjadinya kenaikan harga jual, menjadi kendala tersendiri bagi masyarakat untuk mewujudkan keinginan memiliki rumah.
Asisten III Setda Kalteng, I Ketut Widhie Wirawan mengatakan, pemerintah sudah menyikapi hal tersebut dengan melakukan berbagai upaya agar harga jual tidak terlalu melambung. Peran pemerintah menjaga kestabilan harga rumah dengan menggunakan wewenangnya untuk menjaga ketersediaan lahan, standar harga bangunan.
“Termasuk menjamin ketersediaan infrastruktur, serta proses perizinan yang lebih mudah. Dengan langkah ini maka proses saat pengusulan tidak akan lama, dan biaya yang keluar juga sedikit. Sehingga berdampak terhadap harga jual yang murah,” katanya, Kamis (15/2).
Ia menyebut, peran pemerintah sangat strategis dalam mewujudkan pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah di daerahnya masing-masing.
“Yang dilakukan pemerintah memang tidak bersentuhan langsung dengan proses pembangunan. Tapi dengan ketersediaan infrastruktur, dan menjaga harga bahan bangunan, secara tidak langsung membuat proses lebih mudah,” tambahnya.
Ia mengakui program perumahan yang dilakukan di provinsi ini cukup banyak menghadapi kendala. Salah satunya, menyangkut soal Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi yang terbatas akibat minimnya data masyarakat yang berpenghasilan rendah.
“Jadi selanjutnya pemerintah kabupaten dan kota, ini juga termasuk provinsi sangat penting untuk menyiapkan data tersebut. Setelah data ini tersusun langkah selanjutnya menerbitkan peraturan daerah tentang Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) agar program pembiayaan lebih tepat sasaran,” ucapnya.
Kondisi Perumahan dan Permukiman yang layak dapat diwujudkan dengan pelaksanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang sinergis dan melingkupi berbagai bidang. Hanya saja, hampir seluruh daerah belum menempatkan pembangunan perumahan sebagai prioritas di daerah masing-masing.
“Ya, mungkin ini karena berbagai permasalah itu. Namun kalau ada solusinya, saya yakin bukan sesuatu yang sulit. Supaya kedepan pemenuhan perumahan bisa dimaksimalkan,” demikian Ketut. (sho/vin)
