PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) siap mengucurkan bantuan keuangan atau dana hibah bagi kabupaten dan kota yang melaksanakan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak pertengahan tahun ini.

Kepala Badan Keuangan (Bakeuda) Kalteng Nuryakin menyebutkan, anggaran yang dikucurkan pada daerah yang melaksanakan Pilkada dengan asumsi Rp 1,5 miliar per kabupaten.  Dana yang dibebankan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalteng ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaan pesta demokirasi.

“Namanya bantuan keuangan, ya untuk daerah yang melaksanakan pilkada tahun ini. Jadi nanti digunakan oleh para penyelenggara, pemerintah dan hal lainnya. Tapi anggarannya masuk dulu ke daerah setempat, lalu dari situlah yang mengatur,” katanya, kemarin.

Mekanismenya, pihak kabupaten tinggal mengajukan permohonan untuk mendapat dana hibah yang dimaksud. Namun, saat mengajukan permohonan tersebut, kabupaten harus menyajikan data yang jelas mengenai arah penggunaan anggaran dan siapa saja pihak yang menggunakan.

“Sebagian memang sudah ada yang menyampaikan, jadi yang terpeting itu pertanggungjawaban anggaran. Ya, itu penting karena anggaran tersebutkan uang negara jadi harus jelas penggunaan dan termasuk perencanaannya,” jelasnya.

Dengan bantuan tersebut, maka anggaran Pilkada yang disediakan kabupaten akan bertambah. Untuk itu, dirinya mengharapkan semua penyelenggara, baik Komisi Pemilihan umum (KPU), Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu), termasuk pihak lain seperti TNI, Polri meningkatkan koordinasi menjelang pilkada ini.

“Kita berharap pilkada bisa sukes, karena saat pelaksanaannya perlu anggaran yang tidak sedikit. Sehingga harus dimanfaatkan sebaik mungkin, apalagi tahun depan ada Pilres dan Pileg,” ucapnya.

Sebelumnya, Gubernur Kalteng Sugianto Sabran mengatakan bahwa suksesnya pelaksanaan pilkada di Kalteng, menjadi modal berharga provinsi ini untuk ikut menggelar Pilpres dan Pileg pada 2019 nanti. Sehingga diharapkan tahun 2018 ini Pilkada bisa berjalan lancar. Sebab, apabila terjadi masalah, maka yang dikhawatirkan akan menganggu pelaksanaan Pilpres dan Pileg tahun depan.

Yang perlu disikapi tidak hanya saat menjelang dan pelaksanaan pilkada. Namun pasca pesta demokrasi tersebut, semua penyelenggara pilkada masih perlu diantisipasi kemungkinan terjadi masalah.

“Ini sangat penting. Kenapa saya katakan penting? Karena suksesnya pilkada disatu daerah, akan membuat program yang terpilih segera berjalan. Misalkan terjadi masalah, yang malu itu bukan kabupatennya, tapi dampaknya untuk Kalteng. Jadi suksesnya Pilkada harus diperhatikan,” beber Sugianto. (sho/fm)