KASONGAN - Anggota DPRD Kabupaten Katingan menilai pengawasan di sektor pendidikan kurang optimal. Jika tidak segera ditangani, dikhawatirkan bakal menurunkan kualitas pendidikan.
Anggota Komisi I DPRD Katingan Eterly mengatakan, infrastruktur sekolah di sejumlah wilayah kecamatan, baik SD maupun SMP sudah terpenuhi dengan baik. Namun dari sisi pengawasan kurang optimal. Kesimpulan tersebut didapat setelah pihaknya melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Dinas Pendidikan Katingan belum lama ini.
Sekolah-sekolah di Kecamatan Katingan Hilir, Tasik Payawan, Pulau Malan, Tewang Sangalang Garing, Katingan Tengah, Sanaman Mantikei masih terjangkau dan terawasi. Tapi wilayah yang sulit dijangkau melalui jalan darat, maka pengawasannya juga sulit.
Sebagian pengawas sekolah beralasan jika selama ini masih terkendala kendaraan operasional untuk melakukan pengawasan ke sekolah-sekolah yang jauh, khususnya melalui sungai.
"Sejak dulu hingga sekarang dinas pendidikan belum pernah mengadakan pinjaman kendaraan, sementara tunjangan yang diberikan oleh Pemkab setempat dianggap tidak mencukupi," imbuhnya, Minggu (4/3).
Kendati pengawas sekolah sehari-hari bertugas di UPTD Dinas Pendidikan yang notabene berada di ibu kota kecamatan, namun tidak semua wilayah terhubung akses darat. Contonya seperti di bagian selatan, yakni Mendawai dan Katingan Kuala. Sebagian besar desa harus menggunakan transportasi air, sementara dinas belum pernah menyediakannya. Selain diberikan tunjangan, mereka juga meminta pengadaan satu unit speed boat 40 PK di masing-masing UPTD sehingga aktivitas pengawasan tidak lagi terhambat.
Politikus Partai Nasional Demokrat (Nasdem) ini membeberkan, akibat berbagai keterbatasan tersebut sehingga tugas pengawasan cuma dilakukan di wilayah yang gampang diakses.
"Mereka juga mengeluhkan kendaraan operasional roda dua, karena dalam satu kecamatan terdiri dari banyak sekolah yang jaraknya saling berjauhan," bebernya.
Berdasarkan informasi tersebut, dirinya menyimpulkan bahwa dalam memberikan pengawasan ke sekolah-sekolah kurang begitu maksimal lantaran tidak dilakukan secara merata.
"Alasannya karena ketiadaan alat transportasi dari dinas maka mereka hanya memberikan pengawasan terhadap sekolah yang terdekat saja, yang bisa dijangkau. Sedangkan selebihnya belum berjalan efektif," ungkapnya. (agg/yit)
