SAMPIT-DPRD Kotim berencana akan mendesak Pemkab Kotim mengelola dan mengarahkan pelaksanaan program CSR untuk penyedian bus  angkutan,  baik untuk umum dan pelajar. Mereka yakin, hal demikian sangat berdampak positif , khusus untuk kalangan pelajar dalam rangka menekan pengendara di bawah umur. Hal ini setelah Komisi IV melakukan studi banding di Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan.

“Setelah kami mempelajarai di Kabupaten Tabalong itu, pengelolaan CSR nya jelas terarah dan terkoordinasi. Di sana sedikitnya ada 40 bus yang  hasil dari CSR dan dikelola pemrintah daerah untuk angkutan umum,”kata Darmawati anggota Komisi IV, Selasa (6/3) kemarin.

Menurutnya, perusahaan di kabupaten itu akan menyamakan persepsi dan menggunakan dana CSR untuk pengadaan mobil bus. Kemudian  bus tersebut diserahkan ke pemerintah daerah setempat.  Pengelolaan dan operasionalnya dilakukan pemerintah mulai dari pengajihan sopir hingga bahan bakar minyak.

“Jadi pihak swasta itu hanya menyerahkan bantuan bus kepada pemda dan yang mengelolanya pemda dan segala biaya yang ditimbulkan karena itu akan dibebankan kepada APBD. Nah rancangan ini kami rasa tepat diimplementasikan di daerah kita nantinya, “ujar Darmawati.

Melihat banyaknya perusahaan yang beroperasional di Kotim,  menurutnya  impian adanya bus angkutan umum ini bisa terealisasi dengan cepat. Setidaknya ada 77 usaha perkebunan yang beroperasi di Kotim, maka sangat mustahil  jika tidak mampu mengadakan bus angkutan umum tersebut.

Darmawati menegaskan, selama ini pengelolaan CSR di Kotim tidak terarah dan tidak terlihat manfaat yang signifikan. Menurutnya semua perusahaan berjalan dengan program CSR masing-masing, dan parahnya lagi ada oknum perusahaan yang melaksanakan program CSR hanya  asal-asalan,  yang penting ada laporan dan dokumentasi.  “Peluang pemanfaatan di sektor CSR ini bisa kita maksimalkan secara bersama-sama nanti, “tandasnya.(ang/gus)