PALANGKA RAYA – Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Habib Said Ismail meminta semua Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) di provinsi ini menghindari permasalahan belanja anggaran pada setiap pelaksanaan kegiatan.
Terutama bagi para pelaksana dan pengelola anggaran, harus mengefektifkan penggunaan anggaran. Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), ataupun yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dibelanjakan harus terlaksana dengan baik.
“Belanja dari anggaran daerah, ataupun yang dikucurkan pemerintah pusat, itu merupakan stimulan bagi pencapaian kinerja di tahun ini. Apa yang dilakukan sekarang, tentu memberi pengaruh terhadap capaian di tahun depan,” katanya saat Rapat Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi APBN dan APBD (TEPRA), Rabu (7/3).
Rendahnya realisasi belanja di awal tahun, dan salalu menumpuk di akhir tahun anggaran menjadi salah satu permasalah dalam pelaksanaan anggaran. Wagub mengakui hal seperti itu sering kali dialami oleh pemerintah. Parahnya, anggaran yang sebagian hak masyarakat melalui belanja pemerintah terpaksa tidak bisa dilaksanakan karena dibelanjakan di akhir tahun.
“Penyebab utama rendahnya realisasi penyerapan anggaran karena kurang matangnya persiapan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Ini hampir terjadi tiap tahun, kita sering alami yang seperti itu,” ucapnya.
Ia mengakui, pemerintah sendiri sudah melakukan serangkaian langkah penyerapan anggaran. Beberapa persiapan yang dilaksanakan, mulai dari percepatan penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran, dan persiapan pengadaan barang dan jasa dilakukan secepat mungkin dengan mempercepat proses lelang.
“Selain itu, dengan adanya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada sepuluh kabupaten dan satu kota di Kalteng, juga mempengaruhi proses realisasi anggaran,” tambahnya.
Untuk itu, semua pihak diminta tetap fokus sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku. Apalagi anggaran terbesar ada di kabupaten dan kota dengan total APBD sekitar Rp 17,1 trliun lebih, atau jauh lebih tinggi dibandingkan provinsi yang hanya Rp 4,6 triliun.
Pemprov Kalteng sudah menetapkan target penyerapan anggaran, yakni 20 persen pada triwulan satu, dan 50 persen di triwulan dua, 85 persen triwulan tiga, serta 100 persen pada November tahun anggaran berjalan.
“Jadi ini tolong dilihat, berapa serapan yang ada sekarang. Kalau masih kurang dari target, tolong digenjot supaya mampu mencapai target yang ditetapkan pemerintah,” demikian ucap Wagub. (sho/fm)
