PALANGKA RAYA – Pada tahun ketiga menjabat sebagai Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), Sugianto Sabran ingin memantapkan bidang pemerintahan. Maka itu, dia meminta dukungan dari berbagai pihak termasuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), terutama dalam hal kontrol keuangan daerah.

Sugianto menyebutkan, peran BPK dalam pelaksanaan pemerintahan sangat besar, mengingat berhubungan dengan pengelolaan keuangan. Maka dari itu, dirinya menginginkan BPK tidak ragu menyampaikan apabila terjadi temuan. Dengan adanya masukan, akan memudahkan pemerintah melakukan pembenahan.

“Kalau ada ditemukan proyek yang baru dibangun, namun baru dua-tiga bulan sudah rusak sampaikan saja, nanti akan kami tindaklanjuti,” ujarnya, belum lama ini.

Bahkan Gubernur Kalteng tersebut juga berharap, agar kedepan jangan ada lagi proyek yang kongkalingkong dengan Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD), bahkan dengan pemerintah kabupaten dan kota hanya untuk pengerjaan dan kualitasnya akan lebih maksimal.

Sama halnya dengan target opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diharapkan dapat diperoleh dengan cara jujur dan bukan dengan permainan. Memang, opini WTP harus diraih, namun yang terpenting dalam pelaksanaan anggarannya jangan sampai ada kebocoran.

“Karena diharapkan uang Negara tersebut dapat digunakan sebesar-besarnya untuk mensejahterakan masyarakat. Seperti memerangi kemiskinan dan peningkatan pelayanan masyarakat,” ujarnya.

Maka itu, orang nomor satu di provinsi yang berjulu Bumi Tambun Bungai ini mempersilakan pihak BPK RI Perwakilan Kalteng untuk melakukan kontrol terhadap keuangan pemerintah di provinsi ini.

“Pemerintah Provinsi mempersilakan BPK melakukan kontrol terhadap keuangan pemerintah. Kita jaga dan arahkan uang Negara ini untuk pembangunan. Saya juga mau BPK dapat lebih terbuka dan transparan agar tidak ada kebocoran keuangan Negara,” ujarnya. (sho/fm)