PALANGKA RAYA – Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Kalteng melaksanakan kegiatan penyusunan dan uji materi pembahasan draf profil (parameter dan proyeksi) program KKBPK tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota, dalam pertemuan tersebut salah satu yang dibahas adalah mengoptimalisasikan program KB yang masih menghadapi banyak kendala, yakni sulitnya mencapai sinergisitas dan kemitraan antara pusat dan daerah untuk menYosialisasikan KB di daerah-daerah pasca adanya desentralisasi.

Direktur Perencanaan Pengendalian Penduduk BKKBN, Drs Beny Benu, menyampaikan tentang rencana Pembangunan Jangkah Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Strategis (Renstra) BKKBN 2015-2019, terutama dalam menetapkan sasaran strategis yang harus dicapai pada tahun 2019.

“Untuk mencapai sasaran tersebut, perbedaan pemahaman kewenangan dan ruang lingkup kewenangan, dari perbedaan penafsiran perangkat BKKBN dan OPD harus memiliki rumusan sehingga apa yang diinginkan pemerintah pusat bisa diterjemahkan di daerah,” jelasnya, Kamis (12/4).

Menurutnya, perumusan kebijakan kependudukan dan pembangunan yang efektif haruslah berdasarkan hasil analisis data yang termutakhir, relevan, akurat, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena ada empat aspek seperti pengendalian kualitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, pembangunan keluarga, penataan mobilitas, dan penataan data basis kependudukan.

“Pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dapat melakukan perencanaan pembangunan yang berwawasan kependudukan yang diintegrasikan ke dalam rumusan kebijakan pembangunan daerah dengan memasukkan variabel atau indikator kependudukan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, baik RPJMD, Renstrada dan RKPD,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalteng, Kusnadi, menjelaskan di mana salah satu tugas BKKBN Provinsi Kalteng adalah memfasilitasi kebijakan kependudukan yang berkaitan dengan pengendalian penduduk, keluarga berencana, pembangunan keluarga dan sertifikasi maupun kompetensi kerja. 

“Jadi tugas kita ini memfasilitasi antara BKKBN pusat dengan pemerintah daerah supaya alur fikir BKKBN pusat, kabupaten dan provinsi sama. Bahkan kita berharap program pengendalian penduduk ini masuk dalam RPJMD karena adanya kesepahaman daerah khususnya OPD dan Bappeda,” ujarnya.(agf/vin)