PALANGKA RAYA - Mencegah terjadinya korupsi kepala daerah di Kalteng, Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng serta Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalteng menggelar pembekalan antikorupsi dan pembekalan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) terhadap calon kepala daerah di 10 kabupaten 1 kota di Kalteng.

Kegiatan yang dilaksanakan di Aula Eka Hapakat Kantor Gubernur Kalteng tersebut dihadiri Kepala Biro Hukim KPK RI, Setda Provinsi Kalteng, KPU Kalteng dan seluruh calon kepala daerah 11 kabupaten/kota. 

“Program Pilkada berintegritas kita laksanakan dengan pembekalan antikorupsi untuk mendorong terbangunnya perilaku antikorupsi dan pencegahan korupsi pasangan calon kepala daerah. Tujuan lain adalah memberikan pemahaman persoalan pokok penyelenggraan pemerintah di daerah," tegas Kepala Biro Hukum KPK, Setiadi, Kamis (3/5).

KPK optimistis korupsi bisa dicegah asal dilakukan bersama seluruh elemen bangsa dengan komitmen kuat. Pembekalan ini merupakan langkah awal untuk mencegah kasus tindak pidana korupsi yang sudah banyak menjerat kepala daerah di Indonesia.

"Banyak kasus yang menjerat kepala daerah se-Indoneaia. Dengan kegiatan ini, kita ingin angka tersebut berkurang, bahkan tidak ada lagi," terangnya.

Menurutnya, pembekalan tersebut dipandang perlu karena KPK mencatat 14 Gubernur dan 74 Wali Kota/Bupati serta Wakil Bupati terjerat kasus korupsi. berdasarkan kasus tindak pidana korupsi, KPK setidaknya telah memetakan sembilan titik rawan korupsi di pemerintah daerah.

"Sembilan titik tersebut adalah perencanaan Anggaran Pendapatan, Belanja Daerah (APBD). Penganggaran APBD, pelaksanaan APBD, perizinan, pembahasan dan pengesahan regulasi, pengelolaan pendapatan daerah, rekrutmen, promosi, mutasi rotasi kepegawaian, pelayanan publik serta proses penegakan hukum," ucapnya.

Sementara itu, Gubernur Kalteng Sugianto Sabran melalui Plt Sekda Provinsi Kalteng mengatakan, pihaknya sangat mengapresiasi langkah KPK dan KPU salam pencegahan korupsi. Pemprov berharap melakui kegiatan tersebut kepala daerah lebih hati-hati dalam melakukan tindakan dan tidak menyimpang dari aturan.

"Sesuai harapan pak Gubernur agar pilkada berjalan lancar dan aman, kemudian tidal ada politik uang. Dan kepala daerah yang terpilih tidak melakukan penyimpangan, sehingga kita merasa perlu adanya pembekalan antikorupsi seperti ini," tandasnya. (arj/fm)