PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Sugianto Sabran, menyerap aspirasi ratusan Mahasiswa Universitas Palangka Raya (UPR), khususnya mengenai arah pengembangan kampus terbesar di Kalteng tersebut. Rata-rata keluhan yang disampaikan para mahasiswa mengenai tingginya pungutan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang diperuntukan bagi mahasiswa kurang mampu.
Selain itu, soal sarana dan prasarana yang dinilai masih perlu peningkatan. Bahkan dari Fakultas Teknik Jurusan Pertambangan mengeluhkan kekurangan dosen.
“Tentu semua aspirasi ini akan pemerintah tindaklanjuti. Selain Pemerintah Provinsi, nanti akan dikoordinasikan dengan Pemerintah Kota Palangka Raya. Karena kalau keluhan ini tidak ditindaklanjuti, maka bisa jadi hambatan pengembangan kampus,” katanya saat kegiatan Mimbar Bebas dan Dialog Kebangsaan bersama Mahasiswa UPR, Jumat (28/9).
Menurutnya, secara keseluruhan UPR perlu pembenahan. Ini dikarenakan apa yang diaspirasikan mahasiswa memang bentul adanya. Universitas yang diharapkan mampu menciptakan sumber daya manusia (SDM) berkualitas ini tidak akan bisa bersaing dengan universitas lain, jika permasalahan kecil seperti itu tidak mampu dituntaskan.
“Coba bandingkan sarana dan prasaran UPR dengan universitas lain. Tidak perlu jauh-jauh, bandingkan saja dengan Universitas Muhammadiyah Palangka Raya, Institut Agama Islam Negeri (IAIN). Ya setidaknya harus bisa lebih baik lah,” ucapnya.
Orang nomor satu di Bumi Tambun Bungai ini memastikan pemerintah akan melakukan pengembangan UPR. Maka dari itu, dia meminta pihak universitas menyiapkan green design atau perencanaan awal.
Sugianto mengakui untuk menggelontorkan anggaran dalam jumlah besar tidak bisa secepatnya dilakukan, mengingat Pemprov sekarang ini sedang dihadapkan dengan proyek multiyears atau tahun jamak untuk dua tahun ke depan.
“Sekarang ada multiyears jalan, yang akan selesai 2020. Nanti baru tahun 2021 baru ada anggaran besar bisa dikucurkan. Kalau untuk sekarang tidak bisa anggaran banyak, namun tetap akan kita perhatikan,” tuturnya.
Pada 2021 nanti pemerintah bisa menganggarkan dana yang besar karena dipastikan tidak ada lagi proyek multiyears. Bahkan digambarkan bantuan yang bisa diberikan untuk pengembangan UPR mencapai Rp 200 – Rp 500 juta.
“Tadi sudah saya minta green design, tetapi untuk budgetnya masih belum ada. Namun yang pasti anggaran paling besar akan ada di 2021,” tegasnya.
Sementara itu, Rektor UPR Andrie Elia memastikan, segera menindaklanjuti keluhan tersebut, mulai dari saran dan prasarana termasuk keluhan soal kekurangan dosen. Pembenahan secara menyeluruh terus diupayakan untuk pengembangan universitas.
“Apapun itu akan kami bahas nantinya, apalagi kan Gubernur sudah akan membantu. Kita lihat dulu permasalahannya,” ucapnya.
Mengenai keluhan tingginya pungutan UKT, dia mengakui memang betul. Hal ini disebabkan karena keterbatasan finansial dari pada kampus. Oleh karena itu, dirinya akan berusaha untuk melakukan terobosan-terobosan dalam meningkatkan produktivitas sekaligus menurunkan pungutan UKT.
“Gubernur juga minta kami menyikapi keluhan mahasiswa, tentu akan kami lakukan. Yang pasti kita ingin UPR bisa lebih baik lagi,” pungkasnya. (sho/arj)
