PALANGKA RAYA – Langka dan mahalnya elpiji 3 kilogram di Kota Palangka Raya diduga karena ada permainan mafia barang subsidi tersebut. Pasalnya, agen dan pangkalan yang didatangi Radar Palangka menyebut, pasokan selama ini lancar.

Staf Agen PT Resbayu Jalan Rajawali Km 6,5, Udi mengatakan, kelangkaan yang dihadapi masyarakat saat ini bukan berasal dari pasokan agen. ”Masalah kelangkaan tersebut kami tidak mengetahuinya secara pasti. Sebab, selama ini pasokan dari kami ke pangkalan setiap hari lancar," katanya, Rabu (23/1).

Udi menuturkan, untuk pasokan elpiji 3 kilogram yang masuk melalui PT Resbayu setiap bulannya sekitar 83.440 tabung. Distribusi elpiji itu dilakukan setiap hari ke pangkalan.

”Elpiji (subsidi) yang masuk ke kami dari Pertamina dalam sebulannya sekitar 83.440 tabung. Rata-rata dalam sehari ada 3.360 tabung per hari yang kami salurkan ke pangkalan. Saat ini tidak ada kendala dari SPBE," katanya.

Dia menjelaskan, harga dari agen ke pangkalan sekitar Rp 15.250. Pangkalan menjual ke masyarakat sesuai harga eceran tertinggi (HET) sebesar Rp 17.500 atau maksimal Rp 20.000 pert tabung. Agen tersebut membawahi sekitar 60 pangkalan.

”Sistem penyalurannya dari agen ke pangkalan, baru ke masyarakat. Jadi, masyarakat diharapkan membeli di pangkalan langsung. Kami dari agen sudah memberlakukan sistem pembelian dengan mencantumkan KTP atau KK. Itu untuk mengurangi penyelewengan,” katanya.

Udi berharap pemerintah melalui instansi terkait giat melakukan pengawasan di lapangan. Sebab, pihaknya tidak berwenang menindak selain permintaan Pertamina untuk membekukan pangkalan yang bermasalah.

”Kalau masyarakat melihat ada yang melanggar, laporkan saja ke pihak terkait. Biasanya dari Pertamina meminta kami membekukan sementara pangkalan yang bermasalah. Namun, bila tidak ada arahan, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya bisa mengimbau," ucapnya.

Terpisah, Aca, pemilik pangkalan menegaskan, pihaknya sudah mengikuti aturan agen, yakni menjual dengan sistem KTP atau KK.

”Kami mengikuti aturan yang diberikan agen dan pemerintah, seperti memberlakukan KTP dan KK saat membeli dan memfokuskan penjualan ke warga sekitar terlebih dahulu. Kemudian, setelah semua warga terpenuhi, baru menjaual ke masyarakat umum," ujarnya.

Aca mengungkapkan, dalam sebulan pangkalannya mendapat pasokan sekitar 1.200 tabung elpiji 3 kg dan rata-rata per hari 40 tabung. Mengenai pengawasan terhadap pembeli, pihaknya tak bisa mendata.

”Kami tidak bisa mendata satu per satu, apakah dia PNS atau bukan, mampu atau bukan. Kecuali saat membeli mereka wajib membawa kartu miskin, baru kami bisa menentukan itu mampu atau tidak," katanya.

Aca menyarankan, untuk mengantisipasi kelangkaan atau penyalahgunaan elpiji subsidi tersebut, pemerintah bisa mewajibkan masyarakat yang membeli dengan membawa kartu miskin atau memberlakukan sistem online.

”Kami sebagai pangkalan tentunya mengharapkan semua kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi. Tetapi, kenyataannya masih saja kurang. Mungkin bila yang mendapatkan elpiji 3 kg harus membawa surat miskin, bisa jadi kelangkaan berkurang dan penjualan bisa tepat sasaran,” ujarnya.

Seperti diberitakan, harga gas elpiji subsidi di Palangka Raya dalam sepekan terakhir tak terkendali, menembus harga Rp 36 ribu per tabung. Masyarakat mengeluhkan kondisi itu. Apalagi tabung gas tersebut sulit ditemui di eceran maupun kios. (agf/ign)