SAMPIT- Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur mengadakan forum konsultasi publik rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2020, Kamis (14/2). Dalam forum tersebut disampaikan ada sembilan prioritas agenda pembangunan.
Adapun agenda prioritas pembangunan itu adalah: Infrastruktur; meningkatkan kualitas hidup masyarakat; tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya; ketahanan pangan; penguatan pemerintah desa; pemberdayaan ekonomi; pelestarian lingkungan hidup; penanggulangan bencana; dan pelestarian budaya dan pariwisata.
Wakil Bupati Kotim, M Taufiq Mukri yang memimpin rapat tersebut memaparkan rencana pembangunan daerah tersebut harus disinergikan oleh perangkat daerah yang membidangani dalam hal ini adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Serta, harus sinkron dengan rencana pembangunan nasional.
”Ini merupakan momentum strategis bagi kita semua untuk mengomunikasikan dan mengoordinasikan rencana pelaksanaan pembangunan yang mampu menjawab isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan di tahun 2020,” kata Taufiq Mukri.
Ditegaskannya dalam dua tahun mendatang, Pemkab Kotim dibawah kepemimpinan Supian Hadi dan Taufiq Mukri berkomitmen akan terus melanjutkan pembangunan yang telah dilaksanakan.
Pemkab Kotim pun menetapkan tema pembangunan di tahun 2020 adalah optimalisasi implementasi good governance untuk mendorong pengembangan sektor strategis melalui pembangunan infrastruktur, pariwisata, perdagangan dan jasa, menuju ekonomi masyarakat yang berwawasan ingkungan.
Adapun sasaran pembangunan yang akan dicapai pada 2020 mendatang di antaranya adalah, indeks pembangunan manusia sebesar 69,76 persen. Selanjutnya, rata-rata lama sekolah sebesar 8,72 tahun.
Selain itu, harapan lama sekolah sebesar 12,62 tahun. Usia harapan hidup sebesar 70,02 tahun. Pertumbuhan ekonomi sebesar 7,95 persen. PDRB perkapita sebesar 41,07 juta rupiah. Target kemiskinan sebesar 5,32 persen. Target pengangguran 2-4 persen. Inflasi di bawah 5-7 persen. Dan, pencapaian kemandirian fiskal daerah sebesar 13,13 persen.
Sementara itu Plt Kepala Bappeda Kotim, Ramadansyah mengatakan forum konsultasi publik yang dilaksanakan tersebut merupakan penyempurnaan awal RKPD Kotim 2020. Sebab itu pihaknya berharap masukan aspirasi dari pemangku kepentingan dan kebijakan. Sehingga RKPD tahun 2020 lebih terarah, terukur dan akuntabel. Serta menjawab isu strategis dan permasalahan daerah.
Forum tersebut tak hanya dihadiri oleh pemangku kepentingan dan kebijakan, namun juga dihadiri tokoh masyarakat, tokoh agama, perbankan dan pimpinan perguruan tinggi se kabupaten tersebut. Dengan demikian diharapkan seluruh aspirasi yang terserap dapat mempermudah mewujudkan sasaran pembangunan di tahun 2020 mendatang. (oes/gus)
