PALANGKA RAYA – Kinerja nyata sebagai wakil rakyat (anggota DPR RI) dari Kalteng dilakukan Aganti Sulie Mahyudin. Ini dibuktikan dengan perjuangan wanita yang juga calon anggota DPR RI nomor dua dari Golkar itu dengan mewujudkan bantuan bagi 19 kecamatan di Kalimantan Tengah. Bantuan dari pusat tersebut sebesar Rp 600 juta.

Bantuan disalurkan melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya. Hal itu terungkap saat anggota DPR RI Komisi V saat hadir dan memberikan apresiasi dalam sosialisasi awal dan penelitian fasilitator masyarakat (Pisew) Provinsi Kalteng, Rabu (10/4 ).

”Dengan kerendahan hati, saya sampaikan langkah ini merupakan bentuk nyata aspirasi masyarakat yang memercayainya saya sebagai anggota DPR RI. Jika tidak diajukan, tidak ada bantuan tersebut,” ujar wanita kelahiran Kuala Kapuas ini.

Aganti mengaku tak hanya memperjuangkan hal itu. Dia juga sudah memberikan manfaat langsung dan dirasakan masyarakat Kalteng, seperti bedah rumah sebanyak 577 unit,  satu kontainer makanan tambahan ibu hamil, dan bantuan infrastruktur lainnya di Kabupaten Kapuas, Barsel, Kotim, Pulang Pisau, Katingan, dan lainnya.

Dia akan terus memperjuangkan kesejahteraan masyarakat sebagai wakil rakyat dan memang sudah banyak terbukti. ”Selama saya menjabat, sudah memperjuangan berbagai hal dan menjadi wakil rakyat untuk memperjuangkan kesejahtreaan masyarakat. Saya berharap dengan kegiatan ini bisa bermanfaat bagi masyarakat,” katanya.

Sementara itu, Kepala Sub Direktorat Standarisasi dan Kelembagaan Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman Direktorat Jendral Cipta Karya Kementerian PUPR Pusat Taufan Mediastoro mengatakan, satu kecamatan mendapat Rp 600 juta dalam program pembangunan infrastruktur ekonomi wilayah.

”Prinsipnya program peningkatan kualitas pemukiman dipedesaan, tak hanya bersifat fisik tetapi juga bisa meningkatkan kapasitas masyarakat dan meningkatkan kapasitas kelembagaan. Sebab, dana itu merupakan dana berbasis masyarakat dari APBN,” katanya.

Menurutnya, dana itu diserahkan kepada pemerintah daerah melalui BKAD (Badan Kerja sama Antar Daerah) lewat balai. ”Pendekatan berbasis kawasan dan bukan per desa, sehingga dalam satu kecamatan itu tiga desa. Dana itu tidak bisa dibagi rata, tetapi untuk pembangunan infrastruktur yang prioritas,” jelasnya.

Dia menambahkan, ada 900 kecamatan di Indonesia yang mendapat bantuan itu. Penempatan dilakukan sesuai kriteria dengan potensi unggulan, menciptakan lapangan perkerjaan, dan mendorong perekonomian sesuai tata ruang wilayah kabupaten. ”Jika kawasan lindung, tidak diperbolehkan,” pungkasnya. (daq/ign)