PALANGKA RAYA – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi mahasiswa Kalteng melakukan unjuk rasa. Mereka menuntut kinerja Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng)  selama tiga tahun masa kerjanya terkait peningkatan kesejahteraan, infrastruktur, dan pendidikan.

Program-program pemerintah, baik di bidang kesehatan, pendidikan,  infrastruktur, dan lingkungan dianggap kurang maksimal. Masih banyak sektor di bidang tersebut yang sampai sekarang dinilai kurang perhatian.

”Tuntutan kami ini berdasarkan visi dan misi beliau (Gubernur Kalteng Sugianto Sabran, Red). Di situ ada pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lingkungan. Mau tidak mau semua itu harus dimaksimalkan pemerintah karena sudah menjadi visi dan misi," kata  Taruna Mardiansyah, koordinator aksi.

Hal sederhana saja, ucapnya, di beberapa daerah di Kalteng  masih ada SMP dan SMA yang masih satu atap. Hal itu menandakan sektor pendidikan masih perlu perhatian. Tak hanya itu, anggaran bidang pendidikan di Kalteng sampai sekarang masih belum menyentuh angka 20 persen seperti yang diamanatkan undang-undang.

”Paling besar hanya 13 persen.  Mestinya pemerintah harus memikirkan ini agar 20 persen dari APBD itu bisa terpenuhi," katanya.

Selain itu, kesehatan dan infrastruktur juga masih perlu perhatian. Di bidang lingkungan, masih terjadi konflik antarmasyarakat dan perusahaan, termasuk soal pencemaran lingkungan yang salah satunya berada di Sungai Sembuluh.

”Tambang besar di Kalteng, perkebunan begitu juga. Apakah ini dampak lingkungan sudah dilihat pemerintah? Bahkan yang katanya royalti besar, belum terlihat hasilnya," ujarnya.

Gubernur Kalteng Sugianto Sabran saat menanggapi tuntutan mahasiswa mengatakan, tuntutan masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah. ”Pendidikan, kesehatan, ini kan sesuatu yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Jadi, tidak mungkin pemerintah tutup mata," katanya.

Mahasiswa juga diingatkan, pembangunan di Kalteng tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi, namun juga pemerintah pusat serta masing-masing pemerintah kabupaten dan kota.

”Seperti jalan rusak, Pemprov siap menanganinya. Namun, di satu sisi, harusnya pemerintah kabupaten juga harus menertibkan angkutan yang melintas jika melebihi kapasitas jalan. Mau diperbaiki berapa kali pun pasti akan kembali rusak," katanya.

Lebih lanjut dia mengatakan, apa yang menjadi tuntutan tersebut akan menjadi motivasi pemerintah dalam melaksanakan berbagai kebijakan pembangunan yang sekarang sudah berjalan tiga tahun. Perintah terus berupaya agar berbagai bidang, khusunya kesehatan dan pendidikan bisa mencukupi.

”Aksi  ini adalah hal yang wajar dan merupakan bagian dari demokrasi. Yang penting tidak ada ditunggangi kepentingan politik di dalamnya. Mengenai tuntutan, ini menjadi bahan masukan pemerintah," pungkasnya. (sho/rm-99/ign)