PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Sugianto Sabran mengingatkan pelayanan kesehatan di semua rumah sakit umum daerah (RSUD) harus prima kepada masyarakat. Bahkan, masyarakat tidak mampu secara ekonomi harus mendapat layanan kesehatan yang cepat dari pihak rumah sakit.
Sugianto menuturkan, hal tersebut dikarenakan saat ini saja pasien yang ditangani di RSUD dr Doris Sylvanus Palangka Raya didominasi pasien tak mampu. Apabila dipersentasekan, pasien miskin lebih banyak dibandingkan pasien dari masyarakat dengan kategori mampu atau menengah ke atas.
”Jadi, semua masyarakat wajib mendapatkan pelayanan kesehatan maksimal. Hal itu sudah menjadi kewajiban pemerintah daerah guna memenuhi kebutuhan kesehatan warganya,” katanya, kemarin.
Orang nomor satu di Bumi Tambun Bungai ini telah menyatakan komitmennya, bahwa seluruh warga Kalteng tidak ada yang terlantar dalam pelayanan kesehatan. Untuk itu, pihaknya melarang, adanya penolakan pasien yang dilakukan rumah sakit.
Maka dari itu, Sugianto meminta agar selain jaminan kesehatan yang dilakukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, juga tersedia jaminan oleh pemerintah. Dengan begitu, masyarakat tidak mampu dapat datang berobat ke rumah sakit dan mencegah adanya pasien terlantar.
”Hal ini juga harus diikuti pemerintah kabupaten dan kota di Kalteng untuk membuat kebijakan yang nyata dan benar-benar memberikan manfaat bagi warganya. Baik di bidang kesehatan, pendidikan dan lainnya,” katanya.
Di satu sisi, Sugianto menilai kinerja masing-masing pemerintah kabupaten dan kota dalam bidang kesehatan sudah cukup baik. Namun, di sisi lain masih terdapat sejumlah kekurangan yang harus dibenahi, salah satunya masih terjadi keterlambatan dalam penanganan pasien.
”Maka dari itu, perlu perbaikan ke depan, supaya pelayanan kesehatan bisa menyentuh semua elemen masyarakat. Jangan sampai ada yang mengeluh karena layanan kesehatan tidak maksimal,” ucapnya.
Sementara itu, Direktur RSUD dr Doris Sylvanus Yayu Indriaty mengatakan, kebijakan pemerintah provinsi agar tidak melakukan penolakan terhadap semua pasien dan memberikan pelayanan kesehatan secara maksimal, hingga saat ini bisa terlaksana dengan baik.
”Ya, pelaksanaannya tidak ada kendala. Jika pasien tidak bisa ditangani melalui jaminan kesehatan milik BPJS Kesehatan, dapat ditangani menggunakan jaminan yang disediakan oleh pemerintah daerah,” pungkasnya. (sho/ign)
