MANAGED BY:
RABU
23 OKTOBER
SAMPIT | PANGKALANBUN | PALANGKA | KOTAWARINGIN | METROPOLIS | BARITO | KOLOM | EVENT

PALANGKA

Selasa, 25 Juni 2019 15:49
Korupsi Proyek hingga Rp 1,7 Miliar

Libatkan Kepala Dinas, Empat Tersangka Dilimpahkan ke Kejati

DIGIRING: Penyidik Ditkrimsus mengiring empat tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi perkerjaan peningkatan jalan penghubung Sei Rahayu I – Sei Rahayu, Kabupaten Barito Utara, Senin (24/6). (DODI/RADAR PALANGKA)

PROKAL.CO, PALANGKA RAYA – Direktorat Kriminal Khusus (Ditkrimsus) Polda Kalteng melimpahkan empat tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi pada pekerjaan peningkatan jalan penghubung Sei Rahayu I –  Sei Rahayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Senin (24/6).

Para tersangka kasus itu, yakni Sayudi (Pejabat Pembuat Komitmen), Muhammad Sidik (Direktur PT Iihyamulik Bengkang Turan dan kontraktor pelaksana), Hari Natalis (pelaksana perkerjaan fisik peningkatan jalan), dan Manhu (Direktur CV Palangka Widyjasa dan konsultan pengawas proyek).

Semua tersangka dijerat Pasal 2 atau Pasal 3 Jo Pasal 18 UUR RI tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 55 Ayat 1 KUHP. Akibat perbuatan itu, negara mengalami kerugian mencapai Rp 1.787.388.120. Kasus itu juga menyeret Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Batara, YA, sebagai tersangka. Namun, berkasnya belum dilimpahkan. Kasus tersebut sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Kalteng.

Proyek bermasalah tersebut bersumber dari dana APBD Batara tahun 2016. Hasil pengujian pemeriksaan laboratorium, volume perkerjaan sebenarnya 2.700 meter kubik, ternyata hanya 1.405,75 meter kubik atau selisih 1.294 meter kubik. Nilai kontraknya sebesar Rp 3.236.836.000.

Wakil Direktur Kriminal Khusus Polda Kalteng AKBP Teguh Widodo mengatakan, empat tersangka dilimpahkan ke kejaksaan karena berkas perkara telah lengkap. Tersangka lainnya, YA masih dalam pemeriksaan dan kemungkinan dalam waktu dekat juga dilimpahkan.

”Ada lima tersangka. Empat tersangka kami tahan sejak 26 April 2019, sedangkan YA masih belum ditahan. Seluruhnya diduga terlibat dalam dugaan tindak pidana korupsi pada pekerjaan peningkatan jalan penghubung dari lokasi Sei Rahayu I – Sei Rahayu,” katanya.

Teguh menuturkan, proyek yang dikerjakan melalui dinas tersebut, dalam pelaksanaannya, lapis pondasi agregat kelas B tidak terpasang dan tidak memenuhi spesifikasi. Hasil pengujian ahli  ditemukan kerugian negara. Dari audit BPKP, mencapai Rp 1.787.388.120.

Perwira menengah Polri ini menjelaskan, kronologis kasusnya, tahun 2016 lalu, ada proyek peningkatan jalan dengan kontrak awal Rp 3.236.836.000. Setelah selesai diadendum, nilai kontrak berubah menjadi Rp 2.556.679.900. PPK dinilai tidak cermat dan teliti dalam melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan perkerjaan di lapangan.

Lalu, lanjutnya, PPK melaksanakan penandatanganan dengan Direktur PT Aihyamulik Bengkang, tetapi pelaksanaan perkerjaan ternyata tidak sesuai kontrak dan spesifikasi. Atas hal itu, diketahui ternyata YA selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tidak melaksanakan tugas dan fungsinya.

”Konkretnya, dilakukan pengujian di lapangan bahwa aggregat kelas B tidak sesuai dan tidak memenuhi kriteria dan seluruhnya tidak memenuhi syarat nilai yang diisyaratkan hingga negara mengalami kerugian,” jelas Teguh.

Teguh menambahkan, PPK ditetapkan tersangka karena kurang melakukan tupoksinya berupa pengawasan administrasi dan fisik perkerjaan.  Pelaksana lapangan ditetapkan karena tidak menggunakan tenaga ahli dan pelaksanaan pekerjaan tidak terlaksana seluruhnya.

Manhu, Direktur CV Palangka Widyjasa ditetapkan tersangka karena pelaksanaan pengawasan tidak dilaksanakan dan perusahaannya dipinjamkan, serta menerima fee sebesar Rp 5.250.000. Sementara Muhammad Sidik ditetapkan tersangka karena tidak melaksanakan seluruh perkerjaan dan menerima fee sebesar Rp 45 juta.

”Jadi, semuanya diduga melakukan tindak pidana korupsi dan diancam hukuman 20 tahun penjara atau seumur hidup dan denda Rp 1 miliar karena memperkaya diri sendiri maupun orang lain hingga menimbulkan kerugian negara,” katanya. (daq/ign)


BACA JUGA

Selasa, 22 Oktober 2019 20:51

DWP Kalteng Terapkan Penggunaan e-Reporting

PALANGKA RAYA – Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Kalimantan Tengah…

Selasa, 22 Oktober 2019 20:49

Gubernur Tegaskan Pembangunan di Semua Lini

PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Sugianto Sabran menegaskan,…

Selasa, 22 Oktober 2019 10:26

BPJS Kesehatan Gelar Evaluasi Anggaran

PALANGKA RAYA - BPJS Kota Palangka Raya menggelar rapat   monitoring…

Senin, 21 Oktober 2019 16:07

Ranitidin Injeksi Tidak Beredar di Palangka Raya

PALANGKA RAYA- Plt Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Palangka Raya…

Senin, 21 Oktober 2019 15:21

Kalteng Putra Perlu Diselamatkan

PALANGKA RAYA- Kembali menelan kekalahan dan belum memperoleh kemenangan diputaran…

Senin, 21 Oktober 2019 11:29

Pelaksanaan Pilkades di Katingan Terkendala Tiga Desa

KASONGAN-  Kabupaten Katingan akan melaksanakan pemilihan kepala desa (Pilkades), sebanyak…

Senin, 21 Oktober 2019 11:17

Wali Kota Palangka Raya Dukung Pelaksanaan Pilgub Aman dan Damai

PALANGKA RAYA- Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin mengajak seluruh elemen…

Senin, 21 Oktober 2019 10:18

Produksi CPO Harus Diimbangi Industri Hilir

PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Sugianto Sabran menyebutkan,…

Senin, 21 Oktober 2019 10:16

Konsisten Terapkan Pelat KH

PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Sugianto Sabran memastikan…

Senin, 21 Oktober 2019 10:14

Pejabat Pemprov Diminta Tingkatkan Koordinasi

PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Sugianto Sabran mengingatkan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*