PALANGKA RAYA – Upah Minimum Provinsi (UMP) Kalimantan Tengah tahun 2020 ditetapkan sebesar Rp 2,9 juta. Angka itu naik dari tahun ini yang sebesar Rp 2,7 juta. Keputusan tersebut efektif berlaku awal 2020.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalteng Rivianus Syahril Tarigan mengatakan, kenaikan mengacu UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

”Sebelumnya Dewan Pengupahan bersama serikat pengusaha telah merundingkankan besarannya dan menyepakati kenaikan UMP,” katanya.

Dia mengungkapkan, penetapan UMP itu mempertimbangkan kondisi perkembangan usaha dan kebutuhan hidup pekerja. Dewan Pengupahan telah menyampaikan rekomendasi besaran UMP tahun depan pada Gubernur Kalteng yang ditindaklanjuti dengan Pergub Nomor 34 Tahun 2019 tentang UMP 2020 dengan nominal Rp 2,903.114,7.

Syahril meminta pemerintah kabupaten dan kota segera menetapkan UMK paling lambat 21 November mendatang. Besaran UMK tak boleh di bawah UMP.

”UMP ini diharapkan menjadi pedoman perusahaan dalam rencana kerja dan penyusunan anggaran bagi pengupahan,” ujarnya.

Apabila perusahaan menunda pembayaran sementara waktu pengupahan, lanjutnya, akan dikenakan batas waktu satu tahun untuk membayar hak karyawan atau tenaga kerja yang dihitung berdasarkan struktur kerja dengan masa kerja dan prestasi.

”Kami akan memantau dan mengawasi pelaksanaan UMP di lapangan guna mencegah terjadinya pelanggaran,” katanya.

Dia juga berharap pengusaha maupun serikat pekerja saling mendukung, sehingga tercipta keharmonisan hubungan industrial dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi, hingga kesejahteraan bersama. (sos/ign)