SAMPIT – Pilkada Kalimantan Tengah (Kalteng) menempati urutan teratas yang rawan terganggu akibat pandemi Covid-19. Hal itu berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada 2020 yang dikeluarkan Bawaslu RI. Selain itu, di tingkat kabupaten/kota, Kotawaringin Timur menempati urutan kedua.
Ketua Bawaslu RI Abhan saat dihubungi Radar Sampit mengatakan, Bawaslu melakukan pemuktahiran IKP Pilkada 2020 dengan menyoroti tahapan Kampanye, terutama di masa pandemi Covid-19. Hasil penelitian menyebutkan, pandemi Covid-19 berpotensi mengganggu tahapan pilkada.
”Selain soal kepatuhan protokol kesehatan, Bawaslu juga merekomendasikan keterbukaan informasi tentang penyelenggaraan pemilihan dan perkembangan kondisi pandemi Covid-19 di setiap daerah,” katanya.
Penegakan protokol kesehatan, lanjutnya, sangat penting mengingat masih banyaknya kerumunan massa yang terjadi pada tahapan pendaftaran pasangan calon pada 4-6 September lalu. Sebanyak 243 bakal pasangan calon melakukan pendaftaran dengan menyertakan massa dan menciptakan kerumunan yang mengabaikan protokol kesehatan.
Abhan menambahkan, Bawaslu juga menerbitkan Surat Edaran tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Paslon Pilkada 2020. Dalam SE tersebut, Bawaslu provinsi dan kabupaten/kota diminhta melakukan rapat koodinasi dengan partai politik dan Liaison Officer (LO) bakal pasangan calon untuk mencegah dan tidak menciptakan kerumunan massa.
Lebih lanjut Abhan mengatakan, berdasarkan IKP Pilkada 2020 yang diperbarui September, terdapat 50 kabupaten/kota yang terindikasi rawan tinggi dalam konteks pandemi. Angka tersebut meningkat hampir dua kali lipat dibandingkan IKP Juni 2020 yang menyebutkan 26 kabupaten/kota terindikasi rawan tinggi dalam hal pandemi Covid-19.
Beberapa indikator untuk mengukur kerawanan tersebut, di antaranya penyelenggara pemilu yang terinfeksi Covid-19 dan/atau meninggal; adanya penyelenggara pemilu yang mengundurkan diri karena wabah Covid-19; lonjakan pasien dan korban meninggal dunia karena Covid-19; dan adanya penolakan penyelenggaraan Pilkada 2020 dari masyarakat awam maupun dari tokoh masyarakat lantaran pandemi. Dari beberapa indikator itu, hampir semua terjadi di Kalteng.
Sepuluh daerah dengan kerawanan tertinggi dalam aspek pandemi, yakni Kota Depok, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kota Bukittinggi, Kabupaten Agam, Manado, dan Bandung. Kemudian, Kabupaten Sintang, Sumbawa Barat, Bone Bolango, dan Kota Bandar Lampung.
Pada tingkat provinsi, seluruh daerah yang menyelenggarakan pemilihan gubernur terindikasi rawan tinggi dalam konteks pandemi. Urutannya, Kalimantan Tengah, Sumatera Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Bengkulu, Kalimantan Selatan, Kepulauan Riau, Jambi, dan Kalimantan Utara. Tiga provinsi, yaitu Kalimantan Tengah, Sumatera Barat, dan Sulawesi Utara berada dalam skor di atas 90 dari skor kerawanan maksimal 100.
”Dari indikator yang kami lakukan, Kalteng menduduki urutan tertinggi pertama dari segi aspek pandemi dan untuk di Kotim menduduki urutan tertinggi kedua setelah Depok,” kata Abhan.
Ketua Bawaslu Kotim Muhamad Tohari mengatakan, telah melaksanakan rapat koordinasi sesuai perintah Bawaslu RI dengan mengundang parpol dan LO bapaslon untuk mencegah dan tidak menciptakan kerumunan massa pendukung pada tahapan pilkada.
Dalam pertemuan tersebut, Tohari menekankan agar tim bapaslon dapat mematuhi protokol Covid-19 dengan tidak mengumpulkan massa melebihi batas yang ditentukan.
”Selama tahap pilkada berlangsung, kami harapkan tim masing-masing bapaslon benar-benar mematuhi protokol Covid-19. Hindari kerumunan massa. Boleh mengadakan rapat umum maksimal 100 orang dan rapat tatap muka maksimal 5 orang,” katanya. (hgn/ign)
