MANAGED BY:
KAMIS
22 OKTOBER
22 OKTOBER
PROKAL.CO,
SAMPIT – Dana kampanye gelap untuk kandidat pilkada patut diwaspadai. Pasalnya, aliran dana itu biasanya merupakan sumbangan pengusaha hitam untuk membiayai politik uang atau permainan kotor lainnya dalam pesta demokrasi. Peluang ini dinilai masih terbuka lebar meski setiap kontestan pilkada memiliki rekening dana kampanye resmi.
”Hal ini yang jadi permasalahan, apakah semua sumbangan dan transaksi (sumbangan kampanye, Red) dibukukan dan dilaporkan ke KPU?” kata praktisi hukum sekaligus pemerhati politik dan kebijakan publik di Kotim Bambang Nugroho, Senin (28/9).
Bambang menuturkan, pasangan calon kepala daerah memang diwajibkan membuat laporan awal dana kampanye (LADK). Dalam peraturan KPU, sumbangan dana kampanye yang berasal dari badan swasta dan partai maksimal sebesar Rp 750 juta, sedangkan sumbangan dari perseorangan maksimal Rp 75 juta.
Menurutnya, laporan dana kampanye itu sebenarnya merupakan langkah untuk menekan politik uang dan cukong yang bermain dalam pilkada dengan membiayai paslon. Namun, LDAK dinilai masih lemah, karena bisa saja transaksi dan bantuan dana atau sumbangan pihak lain tidak melalui rekening kampanye tersebut.
”Celah permainan politik uang dan cukong bermain itu besar sekali, karena ada dana sumbangan yang sengaja tidak dibukukan dan dilaporkan melalui pos dana kampanye,” katanya.
Mengacu kajian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sebanyak 82 persen calon kepala daerah didanai sponsor. KPK menyarankan penyelenggara pemilu dan pemerintah bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri pendanaan calon kepala daerah yang mengikuti pilkada.
