SAMPIT – Keputusan Bupati Kotim Supian Hadi yang mencopot dua kepala dinas karena diduga kuat terlibat politik praktis masih diliputi misteri. Pasalnya, hampir sepekan setelah pernyataan kontroversial tersebut, belum ada tindak lanjut dari keputusan untuk melepas jabatan dua aparatur sipil negara (ASN) yang disebut-sebut melanggar aturan itu.
”Sampai sekarang belum ada satu pun pejabat di lingkungan Pemkab Kotim yang disanksi karena melanggar aturan terkait netralitas. Apabila benar-benar disanksi tanpa jabatan, harusnya diumumkan secara terbuka agar jadi pelajaran untuk ASN lainnya,” kata salah seorang pegawai di lingkup Pemkab Kotim yang meminta namanya tak disebutkan.
Dia berharap agar kebijakan pencopotan kadis itu diperjelas. Pasalnya, setelah keluarnya pernyataan Supian, isu liar langsung berembus. Sebagian masih menebak-nebak sosok pejabat yang dimaksud Supian.
Sejumlah kepala dinas yang dihubungi Radar Sampit juga enggan berkomentar. Mereka tak berani merespons pernyataan Supian karena memang merupakan hak prerogatif kepala daerah. ”No comment, karena itu ranah pimpinan,” kata salah seorang kepala dinas seraya meminta namanya tak disebutkan.
Supian sebelumnya menyebut ada dua oknum kepala dinas yang melanggar aturan netralitas ASN karena memanfaatkan fasilitas dan anggaran pemerintah untuk kepentingan pasangan calon yang didukungnya. Supian mengaku memiliki bukti keterlibatan dua kadis dalam kampanye yang dilakukan paslon Pilkada Kotim.
”Bukti ada. Rekaman ada. Paslon yang mana saya ada bukti. Mereka mungkin tidak tahu kalau saya mencari bukti,” kata Supian, Kamis (29/10).
Supian mengungkapkan, dua kadis tersebut menggunakan fasilitas pemerintah. Bahkan, satu di antaranya menggunakan anggaran daerah. Anggaran itu dipakai untuk membagikan sesuatu kepada warga agar mendukung paslon tertentu.
Menurut Supian, dua kepala dinas itu akan dicopot dari jabatannya. Statusnya nanti tanpa jabatan (nonjob). Prosesnya dilakukan secara bertahap. ”Surat keputusan (SK) sudah dalam proses. Sudah selesai. Satu-satu dulu saya lihat," ujar Supian.
Supian mengaku tak gentar dengan keputusannya tersebut meskipun nanti oknum kadis yang disanksi menuntutnya. ”Kalau mau dituntut, silakan. Saya akan membuka bukti itu di pengadilan," tegasnya.
Prihatin
Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kotim Nadie mengaku prihatin dengan isu politik saat ini. Kondisi sekarang berbeda dengan budaya berpolitik orang timur yang cerdas dan santun. Persaingan antarpendukung calon di media sosial dinilai tidak menggambarkan cara berpolitik yang sehat dan bermartabat.
”Ingin mendapatkan hati masyarakat tidak perlu membuat informasi tidak baik kepada paslon lain. Tim pemenangan masing-masing harus memberikan contoh yang baik, sehingga masyarakat juga tidak melakukan tindakan negatif,” ujarnya.
Dia mengharapkan tim paslon melakukan kampanye yang mendidik dengan adu program terbaik. Dengan begitu, akan jauh bermanfaat bagi masyarakat dan bisa menjadi bahan pertimbangan bagi pemilih memberikan hak suaranya saat pilkada 9 Desember nanti.
”Jangan sampai materi kampanye berisi informasi negatif, saling menyudutkan dan menebarkan kebencian. Semua pihak harus bersama-sama menjaga situasi agar tetap kondusif,” tegas Nadie. (hgn/ang/ign)
