SAMPIT – Laju pertumbuhan investasi di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) sangat pesat. Bahkan diklaim enam kali lebih cepat dibanding akselerasi pembangunan daerah. Akan tetapi, gencarnya investor yang didatangkan tak diimbangi dengan kesiapan daerah dengan menyiapkan infrastruktur memadai. Akibatnya, jalan pun kerap rusak karena kerap dilintasi angkutan berat perusahaan.

”Kita harus jujur mengakui. Pembangunan jalan kita tertinggal dibanding laju investasi. Faktor antisipasi infrastruktur terhadap investasi itu tertinggal. Kita gencar menarik investasi, tapi di satu sisi infrastruktur belum siap mengimbangi itu," kata Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kotim, Sutaman.

Sutaman tak membantah banyak kendaraan besar dengan muatan melebihi kapasitas kemampuan jalan hilir-mudik masuk ke jalan dalam kota menuju Pelabuhan Bagendang. Apabila dipaksakan melintasi jalan lingkar selatan, dikhawatirkan menimbulkan masalah baru karena rawan terjadi kecelakaan.

Sutaman menuturkan, Dinas Perhubungan Kotim telah melakukan pengawasan dan memasang rambu peringatan agar angkutan berat tidak masuk melintasi jalan dalam kota. Namun, kondisi saat ini membuat tidak ada pilihan, karena jalan khusus angkutan berat tersebut rusak parah.

”Dinas Perhubungan mengedepankan keselamatan. Kalau kondisi jalannya seperti itu, tentu harus punya solusi. Solusi terbaik adalah perbaiki ruas jalan lingkar selatan," tutur Sutaman.

Sementara itu, pengusaha angkutan mengaku tak ada pilihan, sehingga terpaksa harus melintas dalam kota. Kondisi  jalan lingkar tidak hanya sebatas rusak biasa, namun juga berbahaya bagi mereka yang membawa muatan.

”Kalau jalan (khusus angkutan) rusak, sopir pasti akan mencari jalan yang bagus. Kami dari Organda tidak bisa melarang mereka," kata pengurus Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kotim Ahmad Husin.

Dia menjelaskan, banyaknya angkutan yang beredar di Kotim tak berpelat Kalteng. Kebanyakan menggunakan nomor luar lantaran kendaraan itu dibawa dari luar Kalteng. Selain itu, harganya jauh lebih murah.

”Juga karena ada beberapa armada yang masih kredit di Jawa, sehingga tidak diperbolehkan mencabut berkas di sana sampai lunas. Kebanyakan warga Kotim memang membeli armada di Jawa, karena ada perbedaan signifikan harga armada dengan di Kotim,” ujarnya.

Husin menjelaskan, sejatinya seluruh usaha jasa angkutan bernaung di bawah Organda. Namun, saat ini perusahaan yang bergabung dalam Organda umumnya merupakan angkutan pelabuhan. Belum ada angkutan perkebunan dan pertambangan yang bergabung. Saat ini terdapat 111 perusahaan angkutan berbentuk PT, CV, dan UD yang bernaung di bawah Organda.

Menurutnya, Organda hanya melakukan pembinaan terhadap angkutan yang didaftarkan sebagai anggota organisasi tersebut. Organda terus mengingatkan perusahaan anggota mereka untuk selalu mematuhi aturan. Pihaknya siap mendukung kebijakan pemerintah, namun berharap memperhatikan nasib usaha jasa angkutan tersebut.

”Tolong pemerintah daerah sokong transportasi, karena ini salah satu urat nadi perekonomian daerah yang menyuplai barang," ujar Husin.

Ketua Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Kalimantan Tengah Dolasta Pohan mengatakan, kerusakan jalan sangat berpengaruh terhadap jasa dan ketepatan waktu dalam usaha jasa angkutan. Kerusakan jalan membuat waktu tempuh menjadi lebih lama, biaya operasional meningkat, sehingga menyebabkan kenaikan biaya.

Pihaknya berharap semua berjalan lancar, sehingga pemerintah, pengusaha, dan masyarakat tidak sampai diberatkan. Apabila angkutan terhambat akibat kerusakan jalan, sehingga membuat biaya naik, maka juga akan berdampak terhadap kenaikan harga barang sehingga menjadi beban masyarakat.

”Solusinya adalah peningkatan jalan, bukan mengurangi muatan. Kalau muatan dikurangi, maka biaya akan berlipat ganda, karena harus menggunakan armada lebih banyak dan biaya lebih besar. Dampaknya akan membebani masyarakat dan biaya jauh lebih besar dibanding meningkatkan jalan," tandasnya. (ang/ign)