PALANGKA RAYA – Tugas berat menghadang mantri tani di Bumi Tambun Bungai. Sebab saat ini saat mantri tani yang juga biasa disebut penyuluh  pertanian harus bertanggungjawab terhadap pengelolaan 2.000-3.000  hektare (Ha) sawah. Padahal idealnya, satu orang mantri tani mestinya hanya bertanggungjawab pada 1.000 ha sawah saja atau pada satu desa. Saat ini  satu orang bisa bertanggungjawab terhadap tiga desa.

 “Memang saat ini mantri tani di Kalteng masih kurang dan merangkap jabatan sebagai penyuluh pertanian lapangan (PPL). Jumlahnya se-Kalteng 136 orang. Jadi 1 kecamatan ada 1 mantri tani. Ditambah pengolah data pangan 14 orang, lalu 14 orang pengolah data hortikultura. Totalnya ada 164 orang petugas. Mereka bertugas di setiap kecamatan,” kata Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Provinsi Kalteng Ir Tute Lelo MMA, saat Pertemuan Mantri Tani Se-Kalimantan Tengah, di Luwansa Hotel, Jumat (20/5).

Untuk mengurangi beban kinerja mantri tani di Kalteng, Tute berharap, kepada Badan Ketahanan Pangan dan Koordinasi Penyuluh (BKPKP) Provinsi Kalteng maupun pemerintah pusat menambah tenaga PPL.

Ia menjelaskan, keberadaan mantri tani sangat penting. Sebab, mereka merupakan ujung tombak dalam upaya peningkatkan produksi pertanian dan pangan.

Sementara itu, Asisten II Sekretaris Daerah (Setda) Provinsi Kalteng Syahrin Daulay mengatakan, laporan yang disampaikan mantri tani akan mempengaruhi kebijakan pemerintah di bidang pertanian.

Apalagi pemerintah telah mencanangkan swasembada padi dan jagung mencapai produksi padi 1 juta ton Gabah Kering Giling (GKG).

“Harapan saya ini tidaklah berlebihan, karena produktivitas kita masih bisa kita tingkatkan dan dari beberapa hasil panen padi tahun 2015 yang lalu produktivitas di beberapa kabupaten lebih dari 4 ton/ha. Disisi lain penambahan areal tanam baik melalui peningkatan Indeks Pertanaman (IP) maupun perluasan areal cukup tersedia,” paparnya. (vin)