PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Sugianto Sabran kembali mengeluarkan pernyataan tegas terkait keberedaan korporasi “nakal” di provinsi itu. Dia meminta bupati dan wali kota, bertindak tegas alias tidak pandang bulu menindak korporasi yang tidak memberikan manfaat bagi provinsi. Bahkan, kata gubernur, bupati dan wali kota harus menjadi “preman” demi tegaknya peraturan tersebut.

”Demi tegaknya aturan dan supaya pendapatan asli daerah (PAD) meningkat, kita harus berani membuat ketegasan. Kita tidak boleh takut supaya aturan di Kalteng ini bisa ditegakkan. Sekali-kali gubernur dan para bupati serta wali kotanya jadi preman,” katanya, Senin (18/7).

Namun, katanya, kenyataan selama ini bupati wali kota seakan hanya berani menindak masyarakatnya saja, tapi untuk menindak korporasi tidak punya nyali. Fakta kecil saja, saat melakukan penindakan pertambangan emas tanpa izin (PETI) pemerintah setempat tidak segan-segan menindak masyarakat. Namun sebaliknya, nyali pemerintah menurun ketika korporasi melakukan kesalahan.

“Ini mohon maaf, saat yang melakukan kesalahan ini perusahaan, pemerintahnnya tidak lagi mau berbicara keadilan, tidak lagi mau berbicara demi Kalteng. Satu pun tidak ada yang berani berbicara saat berhadapan dengan korporasi,” lanjutnya.

Seharusnya sebagai, pemerintah sebagai pengambil kebijakan tidak boleh takut terhadap korporasi nakal. Kalteng, lanjut Sugianto, jauh lebih besar dibanding perusahaan-perusahaan tersebut. Pemerintahnya, baik itu gubernur, bupati dan wali kota salah besar apabila hanya berani menindak masyarakatnya saja. (sho/vin)