PALANGKA RAYA - Aksi damai menuntut agar pemerintah Kalteng memerhatikan nasib petani dilakukan oleh belasan mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Palangka Raya (UPR). Mereka menyampaikan orasi dengan mendatangi kantor DPRD dan Kantor Gubernur Kalteng, Senin (26/9). 

Dengan pengawalan ketat puluhan Kepolisian dari Polres dan Polda Kalteng, mereka berorasi sambil membentangkan spanduk bertuliskan "Segera Buat Kebijakan Untuk petani dan, Jangan Memberi Izin Perusahaan Pembakar Lahan". Mereka juga menyebut, jangan sampai menunggu petani mati baru pemerintah bergerak dan seakan menjadi pahlawan bagi para petani. 

Mereka menilai, pemerintah kurang perhatian kepada kaum tani. Banyak Persoalan sengketa lahan di karenakan belum jelasnya Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kalteng. Penentuan harga komoditas yang tidak menyejahterakan petani. 

Kurangnya peralatan yang mendukung dan memadai sesuai kondisi lahan. Tidak adanya kebijakan yang mendukung petani untuk menanam agar dapat menyekolahkan anak-anaknya. Uang kuliah yang melonjak, namun petani tidak dapat mencari pemasukan. 

Para pendemo pun mendesak pemda harus menghentikan pembuatan dam, mencabut izin perusahaan yang bermasalah secara hukum (termasuk perusahaan yang lokasinya terbakar). Memastikan bahwa kaum petani penggarap Kalteng tidak mengalami perampasan dan penyusutan tanah garapan. Melakukan pendataan ulang jumlah petani dan memberikan sarana prasana modern, jaminan, kepastian pupuk murah, penyedian bibit unggul, pembuatan irigasi terhadap tanah garapan petani. 

Pendemo, meminta Bupati se-Kalimantan Tengah, Kapolda, DPRD,  Organisasi Tani Sekalimantan Tengah, Organisasi Masyarakat Adat se Kalimantan Tengah, Organisasi Pemuda se Kalimantan Tengah untuk memastikan bahwa tidak ada lagi penangkapan bagi kaum tani yang benar-benar ingin menghasilkan hasil pangan untuk bertahan hidup. 

"Kami datang menyampaikan aspirasi rakyat. Petani dilarang membakar lahan, padahal pemerintah belum punya solusi jangka pendek, jangan sampai kita mengalami kekeringan dan mengimpor beras hingga dana lebih besar lagi pasti keluar," ungkap negosiator aksi, Diki Gultom kepada Radar Palangka. 

Dengan aksi ini, lanjut Diki. Mereka berharap pemerintah bisa secara cepat merespon dan benar- benar memperjuangkan nasib rakyat, terutama para petani. "Kami akan terus berjuang dan pemerintah Kalteng harus mampu memberikan perhatian baik kepada petani," pungkasnya. 

Pantauan Radar Palangka usai puas menyampaikan orasi di kantor dewan terhormat. Para mahasiswa langsung menuju kantor gubernur Kalteng. Sambil konvoi dengan pengawalan ketat petugas kepolisian. (daq/vin/gus)