PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran kesal dengan ulah beberapa perusahaan besar swasta (PBS) kelapa sawit. Pasalnya, ada beberapa perusahaan yang diduga membeli dan menggunakan bahan bakar minyak (BBM) dari Kalimantan Selatan. Dia menekan pengusaha agar membeli BBM di Kalteng.

”Kalau beli BBM-nya di Kalsel, ya pindah saja ke sana. Izin usaha perusahaannya silakan dibuat di Banjarmasin. Jangan beroperasi di Kalteng kalau tidak mau berkontribusi bagi daerah,” kata Sugianto saat Rapat Evaluasi Kesepakatan antara Gubernur Kalteng dengan Pengusaha, Senin (24/10).

Menurut Sugianto, apabila PBS membeli BBM di luar Kalteng, tidak akan menambah pendapatan asli daerah (PAD) Kalteng. Dirinya mengaku miris dengan hal itu. Beberapa waktu lalu Sugianto mengaku sempat menemukan angkutan perusahaan yang membawa BBM dari luar provinsi.

Sugianto menuturkan, di Kalteng sudah ada 14 penyalur BBM yang sebenarnya mampu memenuhi kebutuhan BBM di setiap perusahaan. Karena itu, tidak ada alasan membeli BBM dari luar provinsi.

”Kalau mereka (penyalur BBM, Red) tidak mampu memenuhi permintaan ’orang kebun’, saya akan menegur mereka. Kalau tidak mampu, ya sudah, jangan jadi penyalur. Karena hal tersebut malah akan membuat kesulitan. Saya harapkan, keberadaan penyalur membantu menaikan PAD,” tegasnya.

Dia juga meyoroti minimnya penggalian Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB). Mestinya, seluruh BBM yang digunakan di Kalteng wajib membayar PBB-KB sebesar 7,5 persen. Semua proyek diminta menggunakan BBM yang sudah membayar pajak di Kalteng.

Sugianto mengeluarkan kebijakan, khususnya untuk meningkatkan pemasukan dari PBB-KB. Salah satunya dengan membuat check point atau titik pengawasan yang berfungi untuk mendapat BBM yang masuk ke Kalteng.

“Untuk sementara, ada beberapa check point yang akan berdiri, yakni di Anjir lokasi Jembatan Timbang, daerah Pasar Panas, Sungai Barito, Sungai Kahayan, Sungai Kapuas dan masih terdapat sejumlah titik lainnya,” ujarnya.

Seluruh check point tersebut, kata Sugianto, paling lambat pertengahan November sudah berdiri dan mulai beroperasi. Tugas tim itu mendapat jumlah BBM yang masuk ke Kalteng sekaligus meyakinkan BBM tersebut sudah membayar PBB-KB sebesar 7,5 persen dari harga bahan bakar.

”Tim optimalisasi pendapatan daerah akan melaporkan setiap minggu tentang perkembangan kinerja dan masalah yang dihadapi. Saya yakin, kalau kita kerja sama, PAD Kalteng akan terus meningkat,” tandasnya. (sho/ign)