SAMPIT | PANGKALANBUN | PALANGKA | KOTAWARINGIN | METROPOLIS | BARITO | GUMAS | DPRD SERUYAN

PALANGKA

Senin, 07 November 2016 17:15
Jabatan Wajib Sesuai Kompetensi
ILUSTRASI.(NET)

PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kkalteng) diminta agar dalam penempatan aparatur sipil negara sesuai dengan kompetensinya dan bidang pendidikan yang bersangkutan. Tentu saja hal tersebut bertujuan agar aparatur yang bersangkutan dapat berkerja lebih baik.

anggota DPRD Kalteng dari Fraksi PAN Reza Fahrony menjelaskan, apabila ada aparatur yang bertugas tidak sesuai dengan bidangnya, jelas akan menghambat tugas. Begitu sebaliknya, seorang ASN yang bekerja di bidangnya bisa melaksanakan tugasnya sesuai sistem. Tidak lagi harus mempelajari apapun dari awal dan kebingungan dalam bertugas.

“Kalau ditempatkan sesuai dengan komptensinya, ya sudah pasti akan mudah melaksanakan segala sesuatu. Jangan sampai posisi yang diisu tidak sesuai dengan pendidikan, takutnya malah bikin yang bersangkutan bingun melaksanakan tugas,” katanya, kemarin.

Ia melihat kondisi yang demikian kerap kali terjadi. Bahkan, dia berkeyakinan hal tersebut hampir terjadi disemua wilayah di Kalteng. Dirinya mencontohkan, seperti di salah satu kabupaten. Entah bagaimana, seorang pejabat berpendidikan Sarjana Ekonomi (SE), malah diangkat menjadi Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU).

Hal tersebut merupakan satu dari sekian banyak kesalahan dalam penempatan aparatur. Menurutnya, kondisi demikian memang terlihat kecil, akan tetapi akan berdampak besar dalam pelaksanaan tugas. Hal-hal semacam ini, jangan sampai terjadi dan harus diperhatikan.

“Baik itu pemerintah provinsi, kabupaten dan kota merupakan kunci dalam meningkatkan pembangunan. Taoi ketika terjadi ketidaksinkronan, maka sulit untuk direalisasikan. Kedepan diharapkan agar ada kejelian, ketika harus melaksanakan perombakan atau mutasi. Harus dipilih, orang-orang yang punya integritas,” katanya melanjutkan.

Lebih lanjut dia menyampaikan imbau, agar ASN jangan sampai terlibat politik praktis. Persoalan diatas menjadi contoh, apabila ada aparatur yang ikut ‘bermain’ dalam pemilihan, baik pemerintah setempat atau lainnya.

“Takutnya ada persepsi negatif, yang dilihat banyak orang. Maka, hal semacam ini harus menjadi bahan perhatian pemerintah. Biar bagaimanapun juga, ya tujuannya untuk tugas membantu pemerintah lebih bagus,” katanya mengakhiri. (sho/vin)


BACA JUGA

Kamis, 14 Agustus 2025 12:16

Ketua DPRD Kalteng Usul Bentuk Pos Terpadu

PALANGKA RAYA – Ketua DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) Arton S.…

Kamis, 14 Agustus 2025 12:13

Perlu Pemulihan Gambut untuk Cegah Karhutla

PALANGKA RAYA - Anggota Komisi II DPRD Kota Palangka Raya…

Kamis, 14 Agustus 2025 12:13

Pengusaha Kuliner Diminta Perhatikan Kualitas Makanan

PALANGKA RAYA - Anggota Komisi III DPRD Kota Palangka Raya…

Kamis, 14 Agustus 2025 12:12

Siap Mengawal Pembangunan Sekolah Rakyat

PALANGKA RAYA - Ketua DPRD Kota Palangka Raya Subandi, memastikan…

Rabu, 13 Agustus 2025 11:21

DPRD Kalteng Imbau Masyarakat Jaga Simbol Negara

PALANGKA RAYA - Euforia menyambut Hari Ulang Tahun Republik Indonesia…

Rabu, 13 Agustus 2025 11:18

Optimalkan Penerimaan dari Sektor Parkir

PALANGKA RAYA - Anggota Komisi II DPRD Kota Palangka Raya…

Rabu, 13 Agustus 2025 11:17

Apresiasi Langkah Cepat Perbaikan Jalan

PALANGKA RAYA - Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Palangka…

Rabu, 13 Agustus 2025 11:17

Utamakan Pencegahan untuk Atasi Karhutla

PALANGKA RAYA - Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Palangka…

Selasa, 12 Agustus 2025 17:03

Kemarau Panjang, Hindari Bakar Lahan

PALANGKA RAYA – Memasuki musim kemarau panjang, Ketua Komisi II…

Selasa, 12 Agustus 2025 17:00

Penggunaan Silpa untuk Menutupi Defisit

PALANGKA RAYA - Ketua DPRD Kota Palangka Raya Subandi, menyebutkan…

Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers