SAMPIT | PANGKALANBUN | PALANGKA | KOTAWARINGIN | METROPOLIS | BARITO | GUMAS | DPRD SERUYAN

PALANGKA

Senin, 07 November 2016 17:15
Jabatan Wajib Sesuai Kompetensi
ILUSTRASI.(NET)

PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kkalteng) diminta agar dalam penempatan aparatur sipil negara sesuai dengan kompetensinya dan bidang pendidikan yang bersangkutan. Tentu saja hal tersebut bertujuan agar aparatur yang bersangkutan dapat berkerja lebih baik.

anggota DPRD Kalteng dari Fraksi PAN Reza Fahrony menjelaskan, apabila ada aparatur yang bertugas tidak sesuai dengan bidangnya, jelas akan menghambat tugas. Begitu sebaliknya, seorang ASN yang bekerja di bidangnya bisa melaksanakan tugasnya sesuai sistem. Tidak lagi harus mempelajari apapun dari awal dan kebingungan dalam bertugas.

“Kalau ditempatkan sesuai dengan komptensinya, ya sudah pasti akan mudah melaksanakan segala sesuatu. Jangan sampai posisi yang diisu tidak sesuai dengan pendidikan, takutnya malah bikin yang bersangkutan bingun melaksanakan tugas,” katanya, kemarin.

Ia melihat kondisi yang demikian kerap kali terjadi. Bahkan, dia berkeyakinan hal tersebut hampir terjadi disemua wilayah di Kalteng. Dirinya mencontohkan, seperti di salah satu kabupaten. Entah bagaimana, seorang pejabat berpendidikan Sarjana Ekonomi (SE), malah diangkat menjadi Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU).

Hal tersebut merupakan satu dari sekian banyak kesalahan dalam penempatan aparatur. Menurutnya, kondisi demikian memang terlihat kecil, akan tetapi akan berdampak besar dalam pelaksanaan tugas. Hal-hal semacam ini, jangan sampai terjadi dan harus diperhatikan.

“Baik itu pemerintah provinsi, kabupaten dan kota merupakan kunci dalam meningkatkan pembangunan. Taoi ketika terjadi ketidaksinkronan, maka sulit untuk direalisasikan. Kedepan diharapkan agar ada kejelian, ketika harus melaksanakan perombakan atau mutasi. Harus dipilih, orang-orang yang punya integritas,” katanya melanjutkan.

Lebih lanjut dia menyampaikan imbau, agar ASN jangan sampai terlibat politik praktis. Persoalan diatas menjadi contoh, apabila ada aparatur yang ikut ‘bermain’ dalam pemilihan, baik pemerintah setempat atau lainnya.

“Takutnya ada persepsi negatif, yang dilihat banyak orang. Maka, hal semacam ini harus menjadi bahan perhatian pemerintah. Biar bagaimanapun juga, ya tujuannya untuk tugas membantu pemerintah lebih bagus,” katanya mengakhiri. (sho/vin)


BACA JUGA

Selasa, 08 September 2015 21:50

Ratusan PNS Masih Mangkir, Laporkan Harta Kekayaan

<p>SAMPIT &ndash; Sebanyak 240 Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara di lingkup…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers