PALANGKA RAYA – Pemerintah Kota (Pemkot) Palangka Raya menggelar musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapeda) Kota, di Aula Palampang Tarung, Kamis (9/3). Tujuan penyelenggaraannya untuk melakukan perbaikan dan peningkatan pemerintahan, sekaligus penyusunan rencana kerja pemerintah daerah.

Hadir langsung Wali Kota Palangka Raya H M Riban Satia, Ketua DPRD, unsur Muspida, pihak terkait, Kapolres Palangka Raya AKBP Lili Warli dan sejumlah anggota DPRD Kota Palangka Raya.

“Kegiatan ini untuk jadi bahan evaluasi dalam perencanaan pembangunan. Ia berharap peran aktif kepala SKPD bersama tim bisa menyelesaikan tunggakan program tahun 2017 lalu di tahun 2018 ini,” kata Wali Kota Palangka Raya H M Riban Satia.

Ia menerangkan analisa tunggakan perencanaan tahun kemarin, hanya berkisar 6-7 persen, artinya tidak terlalu sulit untuk direalisasikan asalkan ada keseriusan dari SKPD terkait.

“Bisa menyesaikan bersama. Jujur saat ini belum maksimal SKPD dan ada tungakan 6-7 persen harus selesaikan di tahun 2018,” ungkapnya.

Ia menegaskan hal itu tidak akan tuntas jika tidak betul-betul dilakukan secara keseluruhan. Maka diperlukan kedekatan kinerja SKPD masing-masing sesuai dengan visi dan misi pemerintah kota.

”Saya tegaskan, saya berusaha keras dan komitmen untuk bisa lebih baik dari tahun ke tahun. Maka itu ayo bersama kita wujudkan,”pungkas Riban.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Palangka Raya Dra Hera Nugraha M.Si menyampaikan dari hasil musrenbang di seluruh kecamatan dan kelurahan terdapat 233 usulan dengan pagu anggaran sebesar Rp27 miliar.

“Sedangkan dari reses DPRD hanya dua usulan ditindaklanjuti dari 65 kegiatan reses yang diusulkan. Namun itu masih perlu direvisi dalam musrenbang ini, artinya program tidak prioritas bisa ditunda,” ucapnya.

Hera menyebutkan lima tahun terakhir pendapatan PAD tahun 2017 lebih rendah dari tahun 2016. Itu karena dana transfer dari pemerintah pusat menurun, khususnya Dana Alokasi Umum (DAU).

“Memang dari pusat. Jadi pusat meminta daerah untuk menunda program yang tidak perioritas dalam peningkatan di daerah. Maka di musrenbang ini akan dibahas dan dicari solusinya,”pungkasnya.(daq/vin)